Jakarta, MISTAR.ID

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta DPR RI menerbitkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Guru, mengingat maraknya kasus kekerasan terhadap guru dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini diungkapkan Departemen Hukum Pengurus Besar PGRI, Maharani Siti Shopia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/2/2025) mengutip dari Kompas.

Maharani menilai bahwa peraturan yang ada belum memberikan perlindungan yang memadai bagi guru, terutama dalam kasus kekerasan di dunia pendidikan.

Maharani juga mengungkapkan bahwa perlindungan guru merupakan mandat konstitusi dan menjadi tuntutan guru-guru di seluruh Indonesia. Berdasarkan data PGRI, hanya di Kabupaten Bogor saja terdapat 97 kasus kekerasan terhadap guru sepanjang 2024.

Saat ini, beberapa peraturan seperti UU No. 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinilai tidak efektif dalam melindungi guru.

Bahkan, aparat hukum jarang menggunakan ketentuan perlindungan guru dalam kasus-kasus yang melibatkan tenaga pendidik.

Maharani juga menyoroti kasus Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito yang sempat dituduh melakukan kekerasan terhadap muridnya dan diadili, meskipun akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Andoolo.

Ia berharap RUU Perlindungan Guru dapat mencegah kriminalisasi terhadap guru dan memastikan keamanan serta kenyamanan mereka dalam menjalankan tugas. (kcm/hm25)