Dairi, MISTAR.ID

Sebanyak 13 perusahaan pertambangan galian C di Kabupaten Dairi diketahui menunggak pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi, Renhard Harve, menjelaskan bahwa tindakan ini ditindaklanjuti berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dairi dengan Kejari Dairi. Perjanjian ini tertuang dalam dokumen PKS Nomor B-01/L.2.20/G/05/22/2024 terkait pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian tunggakan pajak.

Dari total 13 perusahaan yang menunggak pajak MBLB, 9 di antaranya tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan pembayaran pajak dan denda kepada negara maupun daerah.

"Berkas perusahaan yang tidak kooperatif dan menolak membayar tunggakan pajak beserta dendanya, akan kita kembalikan ke Bapenda dan kita sarankan supaya Bapenda melaporkannya resmi kepada Pidsus Kejari Dairi guna mengusut dugaan kerugian negara," ujarnya pada Rabu (26/2/25).

Berdasarkan penetapan Bapenda Dairi, total tunggakan pajak MBLB beserta denda 2% per bulan mencapai lebih dari Rp4,1 miliar. Namun denda ini telah berkurang setelah dilakukan penagihan dari perusahaan yang koperatif. Total yang dapat ditagih Rp2,2 miliar.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait daftar perusahaan penunggak pajak beserta jumlah tunggakan masing-masing, Sekretaris Bapenda Dairi, Hamaska Silalahi, dan Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Analis Keuangan Pusat dan Daerah enggan memberikan informasi tersebut kepada media.

"Data itu bersifat rahasia dan tidak bisa kami ungkapkan ke media," kata Hamaska.

Sebelumnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Cabang Dinas Wilayah II Sidikalang, yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah memberikan informasi mengenai izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) aktif di Kabupaten Dairi.

Dalam jawaban surat yang diterima pada Senin (17/2/2025) atas konfirmasi tertulis mistar.id pada Kamis (13/2/2025), Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah II, Syachriady S. Harianja, menyebutkan bahwa terdapat 12 perusahaan yang memiliki IUP OP aktif di Kabupaten Dairi. Sementara satu lagi izinya telah mati.

Berdasarkan data yang diperoleh mistar.id, berikut adalah daftar perusahaan pertambangan dan galian C yang memegang IUP OP aktif di Kabupaten Dairi:

1. CV Benget Putra Parbaba – Desa Sitinjo 1, Kecamatan Sitinjo (Komoditas: Batu gunung kuari besar)

2. CV Togu Sejahtera Abadi – Desa Kabanjulu (Komoditas: Batu gamping)

3. CV Asyer – Desa Sitinjo (Komoditas: Batu gunung kuari besar)

4. CV Satria – Desa Sosor Lontung, Siempat Nempu (Komoditas: Batu gunung kuari besar)

5. CV David Sinurat – Desa Kabanjulu, Lae Parira (Komoditas: Batu gamping)

6. CV Bintang Jaya Mandiri – Desa Jumateguh, Siempat Nempu (Komoditas: Batu gamping)

7. PT Bumi/Lae Patundal – Desa Pamah (Komoditas: Feldspar)

8. CV Lumban Togu – Desa Jumateguh, Siempat Nempu (Komoditas: Batu gamping)

9. PT Bumi/Kuta Buluh – Tanah Pinem (Komoditas: Feldspar)

10. CV Ropatar – Desa Parbuluan IV, Parbuluan (Komoditas: Batu gunung kuari besar)

11. CV Karisma – Desa Jumateguh, Siempat Nempu (Komoditas: Batu gamping)

12. CV Graha Tembelang – Desa Sitinjo (Komoditas: Batu gunung kuari besar)

Kasus tunggakan pajak ini masih terus dipantau oleh pihak terkait. Para penegak hukum diharapkan segera mengambil langkah tegas agar perusahaan yang belum melunasi kewajibannya dapat bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.(manru/hm17)