Amman, MISTAR.ID
Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengambil langkah untuk mempercepat langkah pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina.
Demi mendukung kebijakan itu, Benjamin Netanyahu memberikan kekuasaan kepada Menteri Keuangan Bezalel Smotrichmembuat untuk membuat resolusi pengendali sepenuhnya untuk persetujuan rencana pembangunan permukiman.
Saat ini pemerintah Israel pun sudah mengumumkan tender baru untuk konstruksi sekitar 4.500 unit rumah. Namun belum diketahui apakah rencana ini akan dilaksanakan dalam tahun ini.
Baca juga; Dalam Rapat DK PBB, Permukiman Warga Israel di Yerusalem Dikecam China
Kementerian Luar Negeri Yordania Sinan Majali mengatakan, praktek kekuatan penduduk menjadi salah satu cara yang dilakukan Israel untuk memperluas pembangunan. Tak dipungkiri akan ada penyitaan lahan dan penggusuran terhadap warga Palestina.
Sinan Majal mengecam Israel karena praktek tersebut dinilai ilegal dan ia juga mendesak komunitas internasional untuk bertindak secepat mungkin menghentikan perluasan pemukiman tersebut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri menganggap bahwa aktivitas permukiman Israel tidak sah dan sangat mengacaukan ide solusi dua negara yang disepakati secara internasional, sekaligus menjauhkan langkah dari upaya perdamaian.
Baca juga: Sekjen PBB: Permukiman Israel di Palestina Harus Dihentikan
Diperkirakan ada sekitar 700.000 pemukim yang tinggal di 164 permukiman dan 116 titik luar di wilayah pendudukan Tepi Barat, Yerusalem.
Berdasarkan hukum internasional, seluruh pemukim Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan dianggap ilegal karena tanah tersebut masih objek perseteruan antara Israel dengan Palestina.(antara/hmn17)
