Jakarta, MISTAR.ID
Usai menyampaikan gagasan resolusi konflik Rusia-Ukraina dalam pertemuan para Menteri Pertahanan (Mentan) di Shangri-la Singapura, Presiden Joko Widodo akan memanggil Menhan Prabowo guna diminta penjelasan mengenai usulan damai tersebut.
Gagasan Prabowo tersebut telah menjadi sorotoan publik pemerhati perdamaian Rusia-Ukraina baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
Usai jumpa pers pada pehelatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P pada sekolah Partai di Jakarta Selatan, selasa (6/6/23) Jokowi berencana untuk mengundang Prabowo dalam waktu dekat ini.
Jokowi mengakui usulan yang digagas oleh Prabowo dalam forum pertahanan internasional merupakan inisiatif mantan Danjen Kopassus sendiri, dan Jokowi mengakui belum bertemu dengan Prabowo.
Usulan damai yang diajukan Prabowo dalam forum Institute for Strategic Studies (IISS) di hotel terkenal di Singapura tersebut. IISS merupakan konferensi keamanan antarbangsa yang dihadiri para Menteri dan utusan lebih dari 50 negara.
Baca juga :Â Rusia Sambut Baik Proposal Damai Prabowo Walau Ditolak Ukraina
Pada pemaparan tersebut, Prabowo mengajukan beberapa usul untuk mensudahi peperangan antara Rusia dengan Ukraina.
Syarat pertama yang disampaikan Prabowo adalah gencatan senjata antara kedua kubu di zona konflik
Kedua, menarik mundur pasukan yang terlibat dalam pertempuran sejauh 15 kilometer agar tercipta zona demiliterisasi dari titik gencatan senjata. Zoma demiliterisasi tersebut harus dipantau dan ditengahi ileh pasukan penjaga perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan peperangan antara Rusia dan Ukraina. Pertama, gencatan senjata antara kedua kubu di titik-titik konflik.
Dan saran terakhir dari mantan Pangkostrad tersebut adalah mengusulkan kepada PBB agar memfasilitaasi referendum bagi warga yang berada di zona demiliterisasi untuk menetapkan pilihan, yaitu mau bergabung dengan Rusia atau ke Ukraina.
Namun usulan dari jenderal berbintang tiga ini ditolak mentah-mentah oleh pihak Ukraina kendati pihak Rusia secara tidak resmi menerima gagasan tersebut. (KBRN/hm19)
