Jakarta, MISTAR.ID

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Makarim sebagai Ketua Satgas PPDB. Menurutnya, jika Nadiem menjadi Ketua Satgas PPDB, maka Nadiem bisa mengambil tindakan yang lebih cepat dan efektif.

“Saya merekomendasikan agar Satgas PPDB bisa mengambil tindakan cepat dan efektif. Oleh karena itu, saya meminta Menteri Nadiem sendiri untuk memimpin Satgas PPDB,” ujarnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendikbud Ristek, Jumat (14/7/23).

Selain itu, Huda juga akan meminta penjelasan dari Kemendikbud Ristek dan meminta perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan dalam sistem PPDB.

“Kami akan meminta penjelasan dari Kemendikbud Ristek mengenai pandangan mereka. Kami juga akan meminta revisi dan perbaikan terhadap kelemahan dalam sistem PPDB,” tandasnya.

Baca juga: Manipulasi Penerapan Zonasi PPDB Mencuat, Menteri: Perlu Perda

Sistem PPDB yang sudah berjalan selama 5 tahun, masih kata Huda, seharusnya dapat berjalan dengan lancar. Sistem PPDB telah dibentuk sejak 2018 oleh Kemendikbud Ristek dan Kemendagri.

“Ada pula kasus di Bogor yang membuat domisili baru. Seharusnya tidak perlu terjadi pada tahun 2023. Jika evaluasi dilakukan sejak awal dan Satgas PPDB mengimplementasikan tindakan yang tepat, masalah pembuatan domisili baru dapat diminimalisir,” ungkap Huda.

Kasus pembuatan domisili baru di Bogor menjadi sorotan dalam kasus PPDB karena masalah ini langsung diketahui oleh Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang melakukan inspeksi mendadak. Kasus lainnya, terjadi di Karawang.

Baca juga: DPR RI: Manipulasi Data PPDB Merupakan Tindakan Pidana

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, melalui media sosialnya mengungkapkan adanya sekolah yang terlibat dalam praktik jual beli bangku. (berbagai sumber/hm20)