Pematangsiantar, MISTAR.ID
Pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) saat ini harus disertai dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Hal tersebut sudah disahkan dan dituangkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK.
Seperti di Polres Pematangsiantar, kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan SKCK telah resmi diberlakukan per 1 Agustus 2024.
Baca juga:Mulai 1 Agustus, Kepesertaan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Wajib Urus SKCK
“Benar sudah diberlakukan sebagai syarat pengurusan SKCK, sejak 1 Agustus 2024,” ucap Kasat Intel Polres Pematangsiantar, Iptu Elga Elite, pada Senin (5/9/24).
Dia mengatakan, program ini dilakukan sebagai upaya, agar setiap pemohon SKCK, telah terlindungi jaminan kesehatan nasional. Dalam syaratnya, peserta harus aktif, dengan bukti hasil scren shot pada aplikasi mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) milik si pemohon.
Terpisah, salah seorang masyarakat Kota Pematangsiantar bernama Ando menganggap bahwa program itu hanya akan mempersulit masyarakat untuk pengurusan SKCK. Menurutnya, tidak semua masyarakat sudah memiliki BPJS, terutama masyarakat tidak mampu.
Baca juga:BPJS Kesehatan jadi Salah Satu Syarat Urus SKCK, Termasuk Siantar?
“Jelas ini mempersulit lagi, kan tidak semua juga kita punya BPJS, ada yang tidak terdaftar dan menunggak,” katanya pada mistar.id di salah satu warung kopi (warkop).
Program penyertaan BPJS untuk pengurusan SKCK dianggap dapat menghambat masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan.
Di mana saat ini, pemerintah bahkan perusahaan swasta selalu menyertakan persyaratan SKCK sebagai syarat mutlak dalam pemenuhan administrasi.
Baca juga:BPJS Kesehatan jadi Salah Satu Syarat Urus SKCK
“SKCK itu sudah menjadi syarat mutlak dalam mencari pekerjaan, jadi menurut kami ini akan mempersulit,” imbuh Ando.
Dia pun berharap, pemerintah bisa merevisi dan mengkaji ulang terkait program syarat pengurusan SKCK harus memiliki BPJS. (roland/hm16)
