Dairi, MISTAR.ID
Penyaluran dana hibah untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Dairi 2024 dengan total anggaran sebesar Rp56.215.353.000 sudah 100 persen.
Jumlah anggaran tersebut dikelola oleh instansi/lembaga yang terlibat penyelenggara Pilkada. Rrealisasi penyalurannya diantaranya kepada KPU Dairi  jumlah anggaran sebesar Rp36.215.353.000, Bawaslu Dairi Rp13.000.000.000, Polres Dairi Rp6.000.000.000 dan Kodim 0206/Dairi Rp1.000.000.000.
Hal itu disampaikan Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Dairi, Yon Hendrik kepada mistar.id di ruang kerjanya, Jumat (2/8/24).
Baca juga :Â Biaya Pilkada 2024, Pemkab Dairi Siapkan Anggaran Rp 49,2 M
“Realisasi penyaluran dana hibah Pilkada 2024 sudah 100 persen ke masing-masing instansi penyelenggara. Kesbangpol selaku pihak yang mengerjakan administrasinya yaitu  membuat surat perintah membayar (SPM) dan dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Dairi. Soal pengelolaannya dan kegiatannya ya ada sesuai pada proposal masing-masing instansi itu lah. Tetapi penyaluran dana hibah sudah 100 persen direalisasikan,” kata Yon Hendrik.
Sementara dikutip dari laman/artikel www.antikorupsi.org, kasus korupsi dana hibah Pilkada marak terjadi. Negara berpotensi merugi hingga miliaran rupiah dan integritas Pilkada tercoreng, sehingga perlu ada pengawasan yang ketat.
Baca juga :Â Rapat Terakhir di Masa Jabatan, Bupati Dairi Tak Pamit ke DPRD
Seperti pemantauan ICW terhadap kasus korupsi yang berkaitan dengan pemilu menunjukkan tahun 2023 ada terdapat 17 kasus korupsi yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dimana kasus tersebut mayoritas berkaitan dana hibah pilkada.
Sebelumnya, Kaban Kesbangpol Dairi, Yon Hendrik menyebut dana hibah Pilkada Dairi dituangkan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dialokasikan melalui dua tahun anggaran APBD, yaitu APBD tahun anggaran 2023 dan 2024. (manru/hm18)
