Simalungun, MISTAR.ID
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Simalungun mengaku kewalahan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah kerjanya. Penyebab utama kesulitan ini adalah minimnya fasilitas pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun.
Sekretaris BPBD Simalungun, Manaor Silalahi, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tujuh pos pemadam kebakaran yang melayani 32 kecamatan di Kabupaten Simalungun.
“Sebenarnya, jumlah pos pemadam kebakaran yang ada masih kurang. Saat ini, kita memiliki tujuh pos yang terletak di Raya, Tigarunggu, Parapat, Ujung Padang, Tanah Jawa, Perdagangan, dan Siantar. Masing-masing pos hanya memiliki satu unit pemadam,” jelas Manaor pada, Kamis (1/8/24).
Baca juga:Â Karhutla Tinggi, BPBD Simalungun Fokus pada Daerah Pinggiran Danau Toba
Saat terjadi kebakaran hutan, BPBD Simalungun menghadapi kendala lain, yaitu panjang selang yang terbatas hanya 30 meter. Menurut Manaor, idealnya diperlukan selang sepanjang ratusan meter agar upaya pemadaman lebih efektif.
“Selang sepanjang 200 meter hanya dimiliki oleh Manggala Agni, yang memang fokus menangani kebakaran hutan. Kami di BPBD lebih bersifat membantu,” tambahnya.
Tantangan lainnya adalah tingginya biaya pengadaan peralatan pemadam kebakaran. Untuk membeli satu unit mobil pemadam berkapasitas 7.000 liter, diperlukan dana sekitar Rp 5 miliar, sedangkan untuk kapasitas 3.000 liter berkisar antara Rp1,5 hingga Rp2 miliar.
“Kami terus mengusulkan pengadaan ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun biayanya sangat besar. Untuk saat ini, kami bekerja dengan apa yang ada,” tutup Manaor.
Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat meningkat seiring musim kemarau. Diperlukan upaya maksimal dari semua pihak untuk meningkatkan kesiapan dan ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran di Simalungun. (indra/hm20)
