Pematangsiantar, MISTAR.ID
DPRD Kota Pematangsiantar menggelar rapat paripurna penyampaian Pokok Pikiran (Pokir) yang diterima dari hasil reses seluruh anggota berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, Senin (15/7/24). Secara menyeluruh, kesimpulannya dalam rapat paripurna itu didominasi permasalahan sampah dan infrastruktur jalan.
Perwakilan Dapil I yang juga Bendahara DPD NasDem Kota Pematangsiantar, Tongam Pangaribuan mengatakan, permasalahan sampah kerap menyebabkan banjir dan menimbulkan penyakit yang menyerang masyarakat Kecamatan Siantar Barat dan Kecamatan Siantar Utara.
“Agar Pemko Pematangsiantar melalui dinas terkait untuk segera menindaklanjuti penanganan sampah yang semakin meningkat dan banyak menimbulkan masalah seperti banjir dan penyakit,” ucapnya.
Selain itu, Pemko Siantar juga diminta menangani infrastruktur jalan yang sudah rusak seperti di Jalan Bahkapul Kiri Kelurahan Sigulang-gulang, serta adanya kebocoran pipa di Jalan Bintang Maratur, Kelurahan Bane. Sebab, rembesan air menggenangi jalan sehingga mengakibatkan bajir di badan jalan.
“Perbaikan jalan dan juga gorong-gorong di Jalan Bah Binonom, Kelurahan Sigulang-gulang dan perbaikan parit yang tumpat di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Marito, Kecamatan Siantar Barat,” sebutnya.
Baca Juga :Â DPRD Siantar Ancam Pangkas Anggaran Dishub Tahun Depan
Dalam Pokir anggota DPRD Siantar Dapil II dan Dapil III bahkan meminta penanganan sampah menjadi prioritas Pemko Pematangsiantar. Meski satu sisi Wali Kota Susanti Dewayani memiliki program Lihat Sampah Ambil (LISA), itu dinilai belum berjalan efektif sesuai yang diharapkan. “Diminta agar bak sampah yang terletak di Kecamatan Siantar Sitalasari segera diperbaiki,” ucap perwakilan Dapil II, Bintar Saragih.
Baren Alijoyo Purba mewakili Dapil III meminta Pemko Pematangsiantar membangun infrastruktur secara merata, agar selain roda perekonomian berjalan mulus, infrastruktur yang memadai juga dapat meningkatkan daya saing setiap kecamatan bahkan hingga kelurahan.
“Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat merata dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” kata Baren.
Reses anggota DPRD Pematangsiantar dilaksanakan sejak 27-30 April 2024 di masing-masing konstituen. Masukan sewaktu reses berkewajiban disampaikan anggota dewan kepada Pemko Pematangsiantar melalui Pokir. (gideon/hm24)
