Simalungun, MISTAR.ID
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori (DPMN) Kabupaten Simalungun, Jonni Saragih menyampaikan rasa maklumnya atas kekecewaan Komisi I DPRD karena ketidakhadiran pihak DPMPN saat kunjungan kerja lapangan terkait pementahanndesa, Rabu (18/1/2023) lalu.
Kepada Mistar melalui sambungan telepon, Kamis (19/1/2023) siang, Jonni Saragih, berharap agar Komisi 1 memakluminya, ketidakhadiran DPMPN tak lain karena sekarang ini mereka konsentrasi penuh untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) yang akan diselenggarakan pada 15 Maret 2023 mendatang.
“Kami DPMPN masih melaksanakan persiapan Pilpanag. Bukan kita tidak menghargai tapi kami sudah mempermaklumkan kepada DPRD agar para Camat yang mendampingi DPRD di lapangan,” terang Jonni, Jumat (20/1/2023).
Baca Juga:Dari 248 Peserta Pilpanag Simalungun, 13 Nagori Wajib Ikut Ujian
Bahkan, sambung Jonni, pihaknya sekarang ini sangat fokus bagaimana agar pelaksanaan Pilpanag yang sudah di ambang pintu dapat berjakan lancar dan sukses tanpa ada satu hambatan apapun.
“Kita mau, agar pelaksanaan Pilpanag nanti sukses seperti yang diharapkan semua pihak,” ujarnya mengakhiri.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Simalungun Erwin Saragih sangat menyayangkan, kunjungan kerja mereka di lapangan tidak didampingi pihak DPMPN.
Saat itu Komisi I melakukan kunjungan ke nagori-nagori dinl Kecamatan Tanah Jawa untuk mempertanyakan berbagai hal kinerja pemerintahan desa termasuk penggunaan dana desa.
Baca Juga:5 Nagori di Dolog Masagal Laksanakan Pilpanag, Camat : Bersainglah Secara Sehat
Menurut Erwin, ketidakhadiran DPMPN adalah sikap yang tidak baik dalam menjalin sebuah kemitraan, padahal dikatakannya, untuk undangan monitoring lapangan sudah dilayangkan.
“Itu juga situasi yang mengecewakan, karena saat monitoring lapangan, tidak ada pendampingan dari dinas terkait, bahkan konfirmasi ke kita juga tidak ada,” sebut Erwin Saragih.
Kembali ditegaskan Erwin, paling lama pada, Jumat 20 Januari 2023, komisi I harus sudah menerima data laporan pertanggung jawaban dari para p angulu di Kecamatan Tanah Jawa.
“yang jelas lusa kita harus sudah mendapatkan data tersebut,” tutur Erwin Saragih.(maris/hm01)
