Pematang Raya, MISTAR.ID
Bagi masyarakat yang belum terdaftar pada jaminan kesehatan, Pemkab Simalungun melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menyarankan agar mendaftar BPJS Mandiri.
Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Kabupaten Simalungun, Rosman Saragih mengatakan, tidak semua masyarakat Simalungun mendapat jaminan kesehatan dari Pemkab Simalungun.
“Untuk kuotanya kan sudah ada, dan itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kalau belum ada, di daftar saja ke BPJS Mandiri, kan itu ada 3 kelas,” ujarnya kepada Mistar.id, Selasa (4/7/23).
Menurutnya, konsep dari BPJS adalah agar setiap masyarakat mempersiapkan diri apabila terjadi suatu hal di kemudian hari. “Ibarat pepatah ‘sedia payung sebelum hujan’,” tuturnya.
Dilanjutkannya, Pemkab Simalungun sangat mengharapkan agar seluruh masyarakat mendapat jaminan kesehatan, namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghalang.
Baca juga :Â BPJS Kesehatan Siantar dan Pemkab Simalungun Giatkan Registrasi JKN-KIS KP Desa
Selain itu, Rosman berharap agar tim BPJS mensosialisasikan terkait jaminan kesehatan, supaya masyarakat semakin sadar akan kesehatan dan mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan kesehatan.
Terkait penanganan stunting, masih menurut Rosman, Dinkes menangani hal yang spesifik.
“Ada atau tidak stunting, program kita tetap melakukan pemeriksaan, seperti kesehatan ibu dan anak, gizi, serta imunisasi. Itukan program rutin kita,” ujarnya.
Rosman mengatakan, pihak dari Puskesmas juga berperan dalam hal penanganan stunting dan Pasangan Usia Subur (PUS).
“Artinya, mereka harus lebih teliti mendata, siapa PUS dan keluarga terdampak stunting, yang memang benar-benar kurang mampu agar didaftarkan. Sepanjang kuota masih ada ya, kan kuota kita terbatas,” paparnya.
Ditambahkan Rosman, Puskesmas juga harus melakukan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat, karena pada umumnya kebanyakan masyarakat ketika sakit baru memikirkan BPJS.(indra/hm19)
