Simalungun | MISTAR.ID – Sangat miris. Ternyata gaji guru honorer di Kabupaten Simalungun masih ada yang sangat tidak layak dan jauh dari rasa keadilan. Belum lagi status kehonoran guru yang harap-harap diangkat jadi CPNS, justru semakin sulit diramalkan kepastiannya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Simalungun Parsaulian Sinaga ketika ditemui Mistar, Selasa (26/11/19) tidak membantah masih banyak guru honor yang gajinya sangat rendah, hanya menerima sekitar Rp300 ribu per bulan..
“Untuk gaji guru honor itu ada yang 300 ribu sampai dengan satu juta rupiah,” kata Parsaulian menanggapi Mistar di ruang kerjanya, Selasa (26/11/19).
Gaji guru honorer yang rendah imbuhnya, adalah para guru honorer yang menjadi tanggungan dana BOS, dan gaji itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dengan guru honorer itu sendiri.
“Kita kan punya 4000 ribu guru honorer, 1.800 guru itu ditanggung oleh Dana BOS atau sekolah itu sendiri, gaji mereka ada yang 300 ribu per bulanya, tapi ada juga yang lebih. Tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak,” ujarnya.
Halnya guru honor yang 2.200 orang lagi, ujar Parsaulian gajinya jauh lebih besar karena ditanggung APBD Simalungun, rata-rata menerima Rp1 juta tiap bulannya.
Di tempat berbeda, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani mengatakan, rendahnya gaji guru honorer yang ditanggung sekolah atau dana BOS, kata dia karena didasari kesepakatan antara pihak sekolah dengan guru.
“Kalau untuk guru honorer yang ditanggung dana BOS, memang gajinya sangat rendah. Itu kan kesepakan antara sekolah dengan si guru itu sendiri, tapi kalau untuk guru honorer yang ditanggung Pemkab Simalungun, itu gajinya jauh lebih besar, satu juta,” ujar Timbul Jaya.
Ketika ditanyai terkait layak atau tidaknya gaji guru honorer yang ditanggung APBD hanya Rp1 juta? Timbul mengatakan, bahwa untuk Kabupaten Simalungun hal tersebut sangat tidak layak atau masih minim.
“Sebenarnya cerita layak tidak layak, yah pastilah tidak layak, untuk ukuran Simalungun itu belum layak. Tapi kan ini kembali kita mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, mau kita besar tapi apa daya uang kita tak sanggup,” katanya.
Ditambahakannya, DPRD tidak bisa begitu leluasa untuk membicarakan kesejahteraan honor daerah, hal tersebut dikarenakan kondisi keuangan Simalungun saat sangat tidak mendukung.(hm02)
Penulis : Roland Saragih
Editor : Herman Maris
