Simalungun, MISTAR.ID
Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga akan memberikan jawaban atas pandangan umum 8 fraksi yang ada di DPRD Simalungun, Kamis (18/11/21). Jawaban tersebut akan dipaparkan melalui sidang paripurna di gedung DPRD.
Sebelumnya dalam pandangan umum, 8 fraksi memberikan ragam pertanyaan, saran dan pendapat untuk program Bupati Simalungun untuk tahun 2022, yang meliputi program pembangunan, sosial, pendidikan, pendapatan asli daerah dan pencegahan Covid-19.
Dalam pandangan umum tersebut, ada beberapa fraksi yang menyoroti terkait keberadaan tenaga ahli/staf khusus. Seperti Fraksi Gerindra, menegaskan agar Bupati Simalungun membatalkan atau mencabut SK tenaga ahli dengan alasan anggaran untuk beban gaji tenaga ahli tidak ditampung di APBD 2022.
Baca Juga:Staf Khusus Bupati Simalungun Ikut ke Jakarta, Jangan Gunakan Anggaran dari APBD
Ketua Fraksi Gerindra Bona Uli Rajagukguk kepada Mistar mengatakan, fraksinya meminta agar Bupati Simalungun memberikan jawaban yang memuaskan saat jadwal sidang paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi.
Dia menyebutkan, jika Bupati Simalungun tidak mencabut SK tersebut, itu artinya Bupati tidak komit menjalin hubungan baik dengan pihak Legislatif.
“Berarti Bupati tidak komitmen untuk menjalin hubungan baik dengan legislatif,” tegasnya, Rabu (17/11/21).
Baca Juga:Ratusan Massa Berdemo Tuntut Pembubaran Staf Khusus Bupati Samosir
Dia menambahkan, jika SK tersebut tidak dibatalkan, Ketua Fraksi Gerindra akan terus melakukan penolakan dan sorotan terhadap keberadaan tenaga ahli/staf khusus.
“Kita akan soroti terus,” tegasnya.
Seperti diketahui, Bupati Simalungun mengangkat 3 tenaga ahli yakni, Nelson Simanjuntak sebagai Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Crismes Haloho sebagai Tenaga Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan Albert Sinaga sebagai Tenaga Ahli Bidang Administrasi dan Umum. (Roland/hm14)
