Simalungun, MISTAR.ID
Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Simalungun akhirnya menyepakati pengurangan anggaran Pilkada di KPU Simalungun.
Komisioner KPU Simalungun, Salman Abror mengatakan, anggaran Pilkada ditetapkan menjadi Rp60 miliar lebih atau pengurangan lebih dari 20 persen dari nominal yang diajukan.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah negosiasi KPU dan TAPD dalam rapat Banggar yang begitu alot. Sebelum disepakati, TAPD meminta KPU memangkas anggaran yang harus diputuskan lewat rapat.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Simalungun Sastra Joyo Sirat, Jumat (8/9/23) kemarin, TAPD meminta agar KPU memangkas anggaran mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
Baca Juga:Â Kritik Kinerja Pemprovsu, Koalisi Pemuda Sehat Siap Bantu Persoalan Kesehatan di Sumut
“Sekitar 60 miliar lebih lah yang disepakati, lupa angka rilnya. Di awal kita mengajulan 76 miliar dan akhirnya di 60 miliar lebih disepakati, kurang 16 [miliar] lah,” ujar Salman Abror, Minggu (10/9/23).
Salman menambahkan, tahun ini ada penambahan honor. Namun untuk TPS masih sama dengan 1992. Dengan disepakatinya anggaran KPU ada penambahan sekitar Rp 15 miliar dibanding tahun lalu sebesar Rp45 miliar dan kini Rp60 miliar lebih.
“Penambahan honornya itu, jumlah TPS-nya sama. Honor saja bertambah sesuai [keputusan] Kementerian Keuangan. Karena sebenarnya gini kan, terbantunya kita itu honor KPPS dan Pantarlih itu Provinsi yang menampung anggarannya,” ujarnya lagi.
Baca Juga:Â KPK Buka Penerimaan CPNS 2023, Ini Link dan Sejumlah Persyaratannya
Dengan anggaran itu, Salman Abror berharap pihaknya bisa menjalankan tahapan dengan lancar Pilkada tahun depan akan datang.
Terkait disepakatinya P-APBD tahun 2023, Salman Abror mengaku pihaknya merasa senang, karena sebelumnya Banggar DPRD meminta TAPD agar memastikan anggaran untuk KPU.
“Sukurlah kalau P-APBD disepakati. Katena Banggar tadi meminta suapaya TAPD memastikan ditampung di tahun ini,” pungkasnya. (Hamzah/hm22)
