Simalungun, MISTAR.ID

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Simalungun Frans N Saragih menyampaikan, masih ada sekitar 700.000 meter tanah yang belum terdaftar sebagai objek Pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang sangat Strategis dalam peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

“Kita akan lakukan penerbitan keterangan tanah secara massal, penyeragaman penerbitan SKT, untuk memberikan kepastian hukum kepada pangulu dan Camat,” kata Frans dalam rapat koordinasi percepatan penerbitan surat keterangan tanah (SKT), dan pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan, di Gedung MUI Simalungun, Kecamatan Siantar, Kamis (1/9/22).

Baca Juga:Polda Sumut Dukung Usulan Penghapusan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Frans berharap untuk penagihan PBB agar dilakukan secara door to door, dan tidak menerima uang tunai, akan tetapi dengan aplikasi link yang nantinya transaksi itu terekam dalam Aplikasi Pendapatan Daerah.

“Kita sudah siapkan aplikasi untuk melihat optimalisasi pendapatan sektor PBB. Hadirnya aplikasi diharapkan dapat mengukur kinerja kita semua,” ucap Frans.

Menurut Frans, ada aplikasi Sistem Cek Informasi Tagihan PBB (siCinta). Diharapkan dengan kehadiran aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang keakuratan pembayaran PBB yang dilakukan masyarakat.

“Kami harapkan para Pangulu/Lurah dan Camat memberikan informasi ini kepada masyarakat di tempat tugasnya masing-masing, dengan klik cektagihanpbb.simalungunkab.go.id ,” kata Frans.

Baca Juga:Juli, Penerimaan Pajak di DJP Sumut I Rp18,76 Triliun

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri perangkat desa dan camat, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mengatakan dan meminta agar kinerja setiap perangkat nagori semakin ditingkatkan.

Dia juga mengatakan, menjaga dan memperbaiki Kabupaten Simalungun, sudah menjadi tugas bersama seluruh aparatur pemerintah sampai ke Nagori/desa dan kelurahan. (roland/rel/hm01)