Pematang Siantar, MISTAR.ID
Pelaksanaan okupasi yang dilakukan pihak PTPN 3 Kebun Bangun berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Pematang Siantar di kawasan Kecamatan Siantar Sitalasari masih terus mendapat perhatian dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP RI).
Setelah pada 4 November 2022 lalu menurunkan staf ahlinya ke Kota Pematang Siantar untuk mengumpulkan informasi dari PTPN 3 dan warga penggarap serta Forkopimda, pihak KSP kembali mengundang Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani ke Jakarta.
Undangan KSP ke Jakarta itu disampaikan langsung oleh Susanti di hadapan sejumlah awak media yang memintai tanggapannya terkait situasi yang terjadi di lahan kawasan Kecamatan Siantar Sitalasari, usai meresmikan ruangan media center di Dinas Kominfo, Sabtu (3/12/22).
Baca Juga:PTPN 3 Kebun Bangun Ultimatum Pengosongan Lahan di Siantar Sitalasari
“Kami hari Senin (5/12/22) dipanggil ke pusat terkait itu, ada undangan dari KSP,” ujar Susanti yang meminta waktu kepada para awak media, agar mewawancarai dirinya sepulang dari mengikuti pertemuan di KSP. “Mungkin nanti, sepulang dari sana saja, hari Selasa,” ujarnya.
Sebelumnya, pihak Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kota Pematang siantar meminta menteri BUMN Erik Tohir mencopot Direktur PTPN III karena dinilai telah menghancurkan tatanan kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Gurilla Kota Siantar.
Dan pada berita Mistar sebelumnya, sekelompok massa dari Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Merah Putih melakukan aksi unjuk rasa menggeruduk kantor DPRD Siantar, Rabu (30/11/22) untuk mendukung PTPN 3 yang melaksanakan okupasi.(ferry/hm12)
