Pematangsiantar, MISTAR.ID
Jumlah penduduk miskin di Kota Pematangsiantar sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 23 ribu jiwa.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 171 miliar di tahun 2024.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Pematangsiantar, Pardomuan Nasution membenarkan hal tersebut. Ia menyebut, angka itu merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca juga:Konser yang Hadirkan Sejumlah Artis di Tebing Tinggi Diprediksi Dongkrak PAD
“Sesuai data penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) 2023, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BPNT sebanyak kurang lebih 15.000 dan penerima PKH 8.121,” kata dia saat dikonfirmasi, pada Jumat (17/5/24).
Pardomuan bilang, menyoal kriteria kemiskinan ditetapkan oleh BPS Kota Pematangsiantar. Ia tak menampik, persoalan kemiskinan merupakan hal yang kompleks. Faktor yang mempengaruhinya baik internal maupun politik.
“Program PKH sendiri sebenarnya terdapat pendamping programnya dari pusat. Pendamping ini juga bertugas memberikan bimbingan kepada penerima manfaat untuk dapat memberdayakan ekonominya melalui bantuan yang didapat. Sehingga terjadi peningkatan kemampuan ekonomi penerima,” paparnya.
Mantan Camat Siantar Barat itu memapar, upaya pihaknya sampai saat ini melakukan verifikasi dan validasi serta evaluasi. Hal itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kemampuan dinas yang dipimpinnya.
Baca juga:Rapat Evaluasi PAD, Sekda Pakpak Bharat Soroti Arus Kas
“Verval data penerima manfaat setiap tahun sesuai keadaan sebenarnya, sehingga didapat angka real (nyata) yang masih layak maupun yang tidak layak. Yang kedua (melakukan) evaluasi per 6 bulan program bantuan sesuai amanah Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 4 Tahun 2023,” ungkapnya.
Pardomuan merinci, secara nasional pemerintah pusat menggelontorkan dana Rp 152 triliun untuk program bantuan sosial (bansos).
“Oleh karena itu diperlukan penataan dan pendataan kembali kondisi ekonomi masyarakat secara resmi melalui BPS secara berkala setiap tahun. Sehingga mudah untuk mengambil kebijakan berikutnya,” sebutnya.
Dikatakan, pihaknya juga sudah banyak menampung laporan masyarakat menyoal permasalahan bansos. Masyarakat yang seharusnya bisa dijadikan penerima manfaat karena kondisinya miskin namun tidak menerima bantuan.
Baca juga:Imbas Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok, Masyarakat Menengah jadi Miskin
“Beberapa hal penyebabnya di antaranya belum diusulkan melalui kelurahan, sudah diusulkan. Namun belum bisa masuk daftar, karena tak ada KPM yang dikeluarkan. Artinya harus ada yang ke luar baru bisa masuk, sebab kuota penerimanya setiap tahun tetap,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Arri Sembiring menyampaikan, PAD Kota Sapangambei Manoktok Hitei di tahun 2024 naik sekitar 8 persen, dari angka Rp 163 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 171 miliar. (jonatan/hm16)
