Pematangsiantar. MISTAR.ID
Ketua Gugus Depan Covid 19 Kota Pematangsiantar, Midian Sianturi mengatakan per 4 April 2020 petugas kesehatan membutuhkan 2.000 Alat Pelindung Diri (APD) untuk didistribusikan ke seluruh Puskesmas di Kota Pematangsiantar.
“Kami masih melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan APD ini dengan berbagai langkah termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat,” ujar Midian.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan kota Pematangsiantar dr Ronal Saragih menyebutkan, beberapa APD yang tersedia saat ini hanya mampu bertahan 7 hari kerja. Sejumlah petugas medis mulai mengeluhkan terbatasnya APD.
“Tim medis saya kalau mereka ditanya tidak apa apa pak, tapi begitu di cek sering menurun kondisi kesehatannya,” ujar Ronal Saragih dihubungi Mistar, Kamis (2/4/20) siang. Kebutuhan termasuk masker N95, rapid diagnostic test masih minim. Pengadaan alat ini, diharapkan dapat memaksimalkan tes screening kepada pasien.
Hingga Kamis (2/4/20) tercatat ada 492 berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) tanpa gejala dan 17 orang ODP dengan gejala. Adapun untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 1 orang setelah sebelumnya berjumlah 2 orang.
“Satu orang pasien PDP asal Madina sudah sembuh dan statusnya sudah turun menjalani ODP telah kembali ke keluarganya di Madina Tapanuli Selatan. Kami masih terus bekerja maksimal,” ujar dr Ronal Saragih.
Untuk saat ini, kata Midian Sianturi, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah terhitung 31 Maret 2020 telah menjadi Ketua Gugus Tugas Covid 19 menggantikan dirinya. Pergantian dilakukan menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian nomor 440/2622/SJ tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid 19.
“Dalam surat edaran Mendagri dijelaskan, walikota diminta menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 di daerah termasuk Kota Pematangsiantar. Maka saya pun diposisikan sebagai tim sekretariat posko,” ujar Midian Sianturi ditemui Mistar.
Penetapan telah dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Pematangsiantar Hefriansyah nomor 360/151/III/WK 2020. Dalam surat ini Kadiskominfo Posma Sitorus ditugaskan sebagai juru bicara terkait penanganan Covid 19.
Sementara itu, Pemko Pematangsiantar belum menggelontorkan anggaran untuk mengatasi Covid 19 melalui APBD 2020. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pematangsiantar Midian Sianturi mengatakan, penyemprotan yang dilakukan Pemko Siantar menggunakan sumbangan swasta.
“Terhitung mulai 10 Maret, tim sudah menyemprot 42 ribu liter cairan desinfektan ke setiap penjuru Kota Pematangsiantar. Dengan rincian kawasan pemukiman warga 60 persen, fasilitas umum 100 persen dan rumah ibadah 50 persen. Desinfektan diperoleh merupakan sumbangan swasta,” ujar Midian ditemui Mistar, Kamis (2/4/20) pagi di Ruang Data Pemko Siantar.
Midian menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan regulasi opsi sumber pendanaan yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. Yang menjadi prioritas berasal dari anggaran belanja tidak terduga.
“Sampai saat ini kami belum menggunakan dana APBD 2020 untuk penanganan Covid 19. Semua masih dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan berbagai pihak termasuk swasta, kita masih terus memantau perkembangan pandemi virus korona di Siantar,” jelasnya.
Pemerintah lanjut Midian juga bakal mengandalkan dana APBD 2020 jika sangat dibutuhkan. Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai besaran anggaran APBD yang akan dialokasikan untuk penanganan pencegahan penyebaran virus korona.
“Kami masih melakukan rapat hari ini, Kamis (2/4/20) untuk menyusun standar program dan masih dalam proses. Setelah selesai akan disampaikan kepada walikota,” ujarnya.
Penulis : Billy Nasution
Editor : Jelita Damanik
