Pematang Siantar, MISTAR.ID
Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pematang Siantar Tahun 2023 di Ruang Serbaguna Kota Pematang Siantar, Selasa (7/11/23).
Mewakili Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang, membuka rapat tersebut. Rakor ini menghadirkan Narasumber Siti Alifah Farhana Dinanta dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat.
Wali Kota Susanti dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Junaedi menyebut, pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama dalam meningkatnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin dalam rentang waktu 2019-2021.
“Data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), tahun 2019 persentase penduduk miskin Kota Pematang Siantar 8,63 persen. Sementara di tahun 2022 sudah menurun menjadi 7,88 persen. Angka tersebut masih di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan nasional,” ujarnya.
Baca Juga :Â Pemko Siantar Serahkan Dana Hibah Sebesar Rp38,4 Miliar Untuk Pilkada
Susanti menuturkan, berdasarkan dari informasi itu, dapat dilihat kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik oleh pemerintah pusat maupun Pemko Pematang Siantar telah berperan dalam mengurangi persentase penduduk miskin di kota ini.
Meski begitu, berdasarkan catatan P3KE masih ada 25.902 keluarga di tahun 2023 ini, masih perlu penanganan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pematang Siantar. Pemerintah terus mengupayakan berbagai bentuk intervensi penanganan kemiskinan di unit kerja organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing agar target menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024.
“Untuk itu, kita belum boleh berpuas diri dengan penurunan persentase penduduk miskin tersebut. Saya berharap sekaligus mendorong bapak/ ibu semua, agar penanggulangan kemiskinan ini menjadi fokus pemerintah secara menyeluruh. Segala rencana kita akan berhasil jika kita memiliki semangat dan keinginan kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Untuk mewujudkannya, gerakan penanggulangan kemiskinan TKPK diminta melakukan pendataan program/kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan yang tersebar di lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta alokasi anggarannya dan jumlah sasaran penerima manfaat.
Baca Juga :Â HPSI Minta Pemko Siantar Ajukan Lagi Ranperda Lambang Daerah
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pematang Siantar Dedi Idris Harahap STP MSi menjelaskan maksud dan tujuan rakor, yakni menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penguatan penanganan kemiskinan di Kota Pematang Siantar.
“Kemudian, meningkatkan ketersediaan data dan informasi menyeluruh mengenai kemiskinan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan, serta terciptanya komitmen pemangku kepentingan untuk lebih meningkatkan program dan kegiatan sebagai bentuk intervensi penanganan kemiskinan di unit kerja masing-masing,” uajr Dedi yang juga Sekretaris TKPK Kota Pematang Siantar tersebut. (yetty/hm24)
