Pengumpulan KTP Selama Pemilu Rawan Politik Uang dan Berbahaya, Pemilih Diminta Cerdas

Pematang Siantar, MISTAR.ID

Pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga yang difotokopi untuk kepentingan pada tahun politik, kerap dianggap rawan jadi ajang money politic atau politik uang. Sebab, hampir semua warga pemilik KTP itu mendapat iming-iming atau janji bahwa mereka akan menerima sesuatu, baik sembako maupun uang dan lainnya.

Pengumpulan fotokopi KTP yang berujung kepada politik uang dinilai akan melahirkan politisi busuk. Seperti disampaikan salah seorang politisi Senior di Siantar-Simalungun, yaitu Ojak Naibaho.

Politisi Busuk

“Kalau hal itu yang dilakukan akan mencederai demokrasi kita, dan akan melahirkan politisi busuk yang tidak menghargai hak rakyat yang paling hakiki yaitu kedaulatan yang akan dititip kepada wakilnya nantinya,” tutur mantan Ketua PDIP Kabupaten Simalungun itu kepada mistar.id. Senin (7/8/23).

Baca juga: Bawa KK ke TPS, Sebanyak 4 Juta Pemilih Dapat Gunakan Hak Suara di Pemilu 2024

“Dan efeknya kedepan sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi kita. Artinya sangat sulit nantinya kita temukan wakil rakyat yang betul-betul sebagai penyambung lidah rakyat,” sambung mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun yang pernah jadi bakal calon Wali Kota Pematang Siantar dari jalur independen itu.

Caleg yang Siap Bertarung

Senada disampaikan seorang politisi senior, yakni Saud Simanjuntak.  Ia pernah menjadi anggota DPRD Kota Pematang Siantar beberapa periode dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD pada periode 2004-2009 lalu. Menurutnya, calon legislatif (Caleg) atau Calon Anggota DPRD yang mengumpulkan KTP adalah caleg yang siap bertarung.

“Biasanya, caleg yang mengumpulkan KTP ini adalah caleg yang siap main. Kalau gak siap main, gak perlu KTP. Karena dengan mengumpulkan KTP, dia (caleg) bisa memberikan janji atau bantuan-bantuan. Tapi dengan mengumpulkan KTP ini, bukan jaminan akan memilih dia, karena banyak persaingan. Jadi, yang mengumpulkan KTP ini adalah caleg yang siap main,” tuturnya.

Baca juga: Hindari Temuan di Daftar Pemilih, Warga yang Masuk Jadi TNI/Polri Diharap Lapor

Sekarang ini, kata Saud, bukan lagi program atau visi dan misi yang disampaikan kepada masyarakat. “Contoh, ini contoh ya! Ada anggota DPRD yang sudah satu periode, waktu turun ke daerah, kutanya, apa yang sudah kau lakukan selama 5 tahun ini? Tidak bisa jawab. Jadi bingung, gak ada programnya. Tapi saat mencalon lagi, kumpulkan lagi KTP, gitu-gitu aja,” cecarnya.