Pematang Siantar, MISTAR.ID
Besarnya dana hibah yang dikucurkan Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar untuk pengamanan Pilkada 2024 menuai kritikan. Salah satunya datang dari pengamat kebijakan publik dan anggaran, Elfenda Ananda.
Sebelumnya diketahui, Pemko Pematang Siantar akan mengucurkan dana hibah sebesar Rp7,2 miliar untuk pengamanan Pilkada 2024, dalam hal ini kepada Polres Pematang Siantar.
Elfenda menilai langkah yang diambil Pemko Siantar tersebut kurang tepat. Karena kepolisian pada hakekatnya memiliki tugas menjaga keamanan.
“Untuk kepolisian, tanpa ada pilkada pun, memberikan rasa aman kepada masyarakat menjadi kewajiban,” ujar Elfenda kepada Mistar.id, Kamis (26/10/23).
Baca Juga:Â Pemko Pematang Siantar Terus Berupaya Akuisisi Lahan PTPN III di Tanjung Pinggir secara Bertahap
Menurut Elfenda, kucuran dana yang lebih besar kepada kepolisian dibanding Bawaslu dari Pemko Pematang Siantar juga menjadi tanda tanya. Bawaslu Siantar hanya mendapat Rp6 miliar sebagai pengawasan.
“Sedangkan Bawaslu terkait Pilkada Kota Siantar akan bekerja melakukan pengawsan terhadap proses pilkada tersebut,” katanya.
Elfenda berpendapat, Pemko Siantar terkesan punya banyak uang dengan menghibahkan dana miliaran kepada instansi vertikal. Padahal instansi seperti TNI dan Polri punya pendanaan dari APBN.
Padahal, di sisi lain, Pemko Pematang Siantar, menurut Kementerian Keuangan berstatus fiscal rendah. Dengan adanya kucuran dana hibah kepada instansi vertikal itu, Pemko Pematang Siantar terkesan memiliki banyak uang.
Baca Juga:Â Dana Hibah Pilkada Siantar 2024, Pengamanan Lebih Besar Dibanding Pengawasan
“Di satu sisi, belanja daerah lainnya harus dipangkas, misalnya belanja kesehatan, belanja pendidikan dan lainnya untuk menutupi anggaran penyelenggaran pilkada,” ungkapnya.
Perbandingan yang cukup besar untuk anggaran keamanan dibanding pengawasan, menurut Elfanda, membuat Kota Pematang Siantar seolah-olah dalam situasi mencekam pada saat pilkada. Seyogianya, dana pengawasan dapat lebih dimaksimalkan.
“Seolah-olah situasi keamanan lebih prioritas ketimbang pengawasan pelaksanaan pilkada,” pungkasnya. (Gideon/hm22)
