Pematangsiantar, MISTAR.ID
Kota Pematangsiantar juga dikenal sebagai Kota Pendidikan. Sayangnya, menurut pemerhati pendidikan Natsir Armaya Siregar, mutu pendidikan saat ini mulai anjlok dan di ambang kehancuran. Ironisnya, pemerintah daerah pun tak pernah berbenah dan menanggapi keterpurukan pendidikan itu.
“Pemerintah harus gelorakan kembali pendidikan Kota Pematangsiantar seperti dulu. Apalagi pendidikan saat ini menghadapi tantangan pola pembelajaran yang tidak biasa akibat Covid-19,”ucapnya, Jumat (18/3/22).
Menurut analisa Armaya, anjloknya mutu pendidikan khususnya di dinas pendidikan (Disdik) Kota Pematangsiantar dikarenakan kebanyakan jabatan kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) diduduki kepala sekolah pelaksana tugas (Plt).
Baca juga:Â Sejumlah SMA-SMK Cabdis Pendidikan Siantar “Hidup Segan Mati Tak Mau”
“Bagaimana mau maju pendidikan kita ini, kebanyakan kepala sekolah kita didominasi Plt , mana bisa seorang Plt membuat sebuah kebijakan, inilah salah satu penghalang kemajuan pendidikan di kota kita ini jadi kalau mau cepat maju pendidikan di Siantar ini didefenitifkan lah semua Kepseknya,”kata Armaya.
Dia juga mengomentari tentang kebijakan Plt Wali Kota Pematangsiantar yang langsung mengganti Plt Kepala dinas (Kadis) Pendidikan Rosmayana dengan Kadis Pariwisata Kusdianto. Dimana jabatannya pun masih tetap sama menjadi Plt Kadis Pendidikan.
Kalaupun memang harus digantikan, lanjut dia, pemerintah harus benar-benar memperhatikan pimpinan untuk bidang pendidikan ini. “Ya, kita lihat. Barangkali wali kota memiliki rencana lain dalam pemilihan Kadis Pariwisata Kusdianto menjadi Plt Kadis Pendidikan,” ucapnya.
Juga menurut Armaya, anjloknya pendidikan di Pematangsiantar dibubuhi adanya kebijakan penggabungan (regrouping) sekolah dasar negeri (SDN) baru-baru ini yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kota Pematangsiantar.
Baca juga:Â Dinas Pendidikan Siantar Bakal Dilapor ke Tipikor, Rosmayana: Silahkan Lapor, Biar Dipanggili Semua
“Terkait dilakukan regrouping SDN di Kota Pematangsiantar membuat dunia pendidikan di kota ini semakin anjlok (hancur). Karena melakukan regrouping tidak ada nilai plusnya,” ungkap Armaya.
Menurutnya, kerugian dari dampak regrouping adalah cara guru mengajar di kelas tidak maksimal. Kalau ingin memajukan suatu pendidikan guru harus sebanding dengan siswa yakni jumlah siswa setiap rombongan belajar (rombel) harus sebanyak 15 orang dan paling banyak 25 orang saja. Hal ini bisa dikatakan sebanding dengan gurunya. Jadi guru bisa mengetahui kebutuhan siswanya.
“Jadi kalau ada siswa dalam satu rombel 30 orang bisa dikatakan tidak efisien lagi. Pasalnya guru tersebut tidak bisa melihat satu per satu kebutuhan peserta didik tersebut. Bukan hanya itu saja, dalam cara belajar mengajar pun tidak maksimal lagi, jadi untuk saat ini kita menunggu dan beharap program dari Plt. Wali kota untuk kemajuan pendidikan di Kota Pematangsiantar,” tutupnya. (yetty/hm09)
