Disebutkannya, untuk pelaksanaan kegiatan meliputi pengintegrasian pendekatan mitigasi risiko bencana ke dalam penataan ruang dan rencana pembangunan daerah dan pengaturan pembangunan serta pembangunan infrastruktur dan tata bangunan.
“Kajian rapat koordinasi, pada 12 Juni 2024 lalu, pemberdayaan masyarakat di dalam penyelenggaraan mitigasi bencana dilaksanakan berdasarkan budaya, kebutuhan dan potensi yang ada masyarakat melalui fasilitasi dan asistensi pemerintah daerah,” terangnya.
Agustina merincikan kegiatan berbasis pemberdayaan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemandirian masyarakat dalam menghadapi kondisi kedaruratan sebelum nantinya bantuan tiba ke lokasi.
Baca juga : Jelang Nataru, BPBD Pematang Siantar Minta Masyarakat Peka Terhadap Lingkungan
Dalam pelaksanaan, sambung Agustina, dengan menggunakan metode workshop teknik evakuasi, penyuluhan kerentanan dan ancaman, dan simulasi, yang dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pihak kecamatan hingga kelurahan.
“Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan fasilitasi dan asistensi melibatkan pemangku kepentingan di sektor kebencanaan dan melibatkan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok penanggulangan bencana,” pungkasnya. (jonatan/hm18)
