Pematang Siantar, MISTAR.ID
Seorang warga yang juga pemilik rumah kos-kosan melaporkan pihak PT PLN Pematang Siantar ke Polres setempat, Senin (16/10/23) pagi. Warga yang melaporkan tersebut adalah Ronaldo Mulatua Damanik (58) penduduk Jalan Kartini, Timbang Galung, Kota Pematang Siantar.
Didampingi istrinya, Ronaldo Malatua Damanik menyampaikan kronologis dasar laporannya secara tertulis ke bagian pengaduan masyarakat (Dumas) yang dibubuhi materai secara cukup.
Dalam laporannya, Ronaldo menjelaskan tahun 2016 dia datang ke Kantor PLN dan mendaftarkan pemasangan meteran PLN dua unit sekaligus untuk dipasang di rumah kos-kosannya yang berada di Jalan Penyabungan.
Ketika itu Ronaldo dipandu seorang petugas Satpam PLN bermarga Tampubolon untuk mendaftarkan permohonannya kepada petugas PLN berinisial N br G yang belakangan diketahui sebagai vendor perusahaan BUMN itu.
Baca Juga :Â Kejari Medan Gelar Penyuluhan Hukum Pada Pegawai PLN
Setelah melengkapi persyaratan dan mengisi formulir, kemudian Ronaldo membayar Rp2.800.000 untuk satu unit meteran prabayar itu (token). “Dua yang saya pasang, jadi saya bayar totalnya Rp5.600.000,” katanya pada Mistar.id usai membuat laporan.
Namun, setelah 7 tahun meteran PLN sistem isi pulsa itu dipasang pihak PLN dan dipergunakan Ronaldo di kost-kostannya, mendadak tanggal 3 Oktober 2023 meteran prabayar (token) tersebut diputus petugas PLN. Dari dua unit meteran, yang diputus hanya satu unit.
Tidak hanya itu, pihak PLN juga mengharuskan Ronaldo Damanik membayar semacam denda hampir Rp20 juta atau sekitar Rp19.914.673.
“Kan aneh, tahun 2016 saya resmi mendaftar token dua unit langsung ke kantor PLN Siantar, dan kewajiban saya semua sudah saya penuhi. Kok meteran saya diputus. Alasannya itu bukan atas nama saya, tapi nama orang lain. Sepeserpun tak akan saya bayar, justru sayalah dalam hal ini yang sangat dirugikan. Saya minta meteran saya harus dipasang,” ujarnya.
