Pematang Siantar, MISTAR.ID
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menilai ada kejanggalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara (Sumut). Hal itu menyusul pengunduran diri Kepala Dinas Marlindo Harahap baru-baru ini.
Pengurus Pusat GMKI Koordinator Wilayah 1 Sumut-Aceh, Hizkia Ronaldus Silalahi mengatakan, pengunduran diri Marlindo Harahap muncul saat pengerjaan proyek jalan dan jembatan senilai Rp2,7 triliun belum tuntas.
Ia menilai pengunduran diri tersebut menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
“Terdapat isu-isu yang mengganjal, yang mungkin menjadi latar belakang pengunduran diri Kadis PUPR Sumut. Meskipun dalam keterangannya beliau menyampaikan dirinya sedang fokus dalam penyembuhan,” ujarnya, Kamis (28/12/23).
Hizkia menduga, ada permasalahan internal yang memicu keputusan tersebut. Salah satunya titik fokus dalam kontroversi nasib proyek multiyears yang gagal sesuai pengerjaan kontrak pada Desember 2023.
Baca Juga :Â Pj Gubernur Sumut: Pengunduran Diri Kadis PUPR akan Diproses Seusai Aturan
GMKI, kata dia, mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin untuk segera mungkin mengambil langkah konkret menyoal pertanggungjawaban kegagalan proyek megah tersebut.
“Kami GMKI akan terus memantau perkembangan situasi ini hingga Pj Gubernur Hassanudin menuntaskan pengerjaan proyek jalan dan jembatan senilai Rp2,7 triliun tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, pengerjaan proyek multiyears (tahun jamak) Rp2,7 triliun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut gagal sesuai dengan dengan kontrak pada Desember 2023.
Hal itu terungkap setelah Dinas PUPR menggelar rapat dengan DPRD Sumut yang digelar di Ruang Rapat Komisi D DPRD Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (14/11/23). (jonatan/hm24)
