Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar Nanang Wahyudi Harahap didampingi komisioner Riky F Hutapea menyatakan, akan mendorong Pemko Pematang Sianțar melalui instansi terkait untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) di sejumlah titik yang tidak diperbolehkan sesuai aturan.
“Pemasangan APK di lokasi yang tidak diperbolehkan, dengan dilakukan penertiban, Pemko Pematang Siantar tidak merasa disalahkan,” ujar Riky.
Baca juga:Â Bawaslu Temukan 32 Pemilih Meninggal Masuk DPT, KPU Siantar: Tanpa Dokumen Pendukung
Selain penertiban APK yang dinilai merusak estetika kota, katanya, netralitas ASN juga menjadi poin yang disampaikan Bawaslu dalam kesempatan ini dan beberapa hal lainnya. Termasuk peminjaman aset Pemko Pematang Siantar untuk kantor Bawaslu Pematang Siantar.
Dikatakannya pada sejumlah awak media, Walikota Susanti menyambut positif sejumlah hal yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Pematang Siantar. Dalam hal ini, Walikota Susanti mengutarakan Pemko Pematang Siantar akan menindaklanjuti dengan menyesuaikan aturan yang ada.
“Salah satunya termasuk permohonan dalam pengadaan Kantor Bawaslu di Kota Pematang Siantar,” sebut Riky. (Yetty/hm21).
