Pematangsiantar, MISTAR.ID
Rombongan anggota DPRD Sumut daerah pemilihan (Dapil) 10 Pematangsiantar-Simalungun mendatangi Lapangan Adam Malik yang ada di Kota Pematangsiantar, Senin (15/7/24). Tujuannya melihat langsung kondisi lapangan yang baru saja selesai direvitalisasi Pemprov Sumut.
Salah seorang anggota DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang merasa kecewa terhadap kondisi lapangan kebanggaan masyarakat Kota Siantar itu. Rony melihat efektivitas ruang terbuka hijau itu justru dalam kondisi tertutup.
“Sejauh mana dampak penggunaannya terhadap masyarakat, justru kita lihat sebaliknya. Pintu masuk dan keluar serta kamar mandi ditutup gerbang dan palang, ini berarti masyarakat tidak diberikan akses menggunakan lapangan,” katanya.
Dikatakan Rony, jika Pemko Siantar ragu terhadap keamanan Lapangan H Adam Malik, ia menyarankan untuk menugaskan Satpol PP. “Harusnya disiapkan di sini untuk menjaga, bukan menutup akses masuk,” ujarnya.
Baca Juga :Â DPRD Sumut Rencanakan Tinjau Lapangan Adam Malik Siantar dan Batching Plank HK Jalan Tol
Lapangan tersebut, kata Rony, seharusnya terbuka untuk umum sehingga setiap saat masyarakat dapat memanfaatkannya, baik untuk berkumpul maupun berolahraga setiap waktu. Terkait kebersihan lapangan, ia berujar permasalahan itu sekiranya dapat diselesaikan Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD yang bertanggungjawab atas kebersihan Kota Pematangsiantar. “Termasuk kebersihan kamar mandi, agar petugas kebersihan diturunkan,” tukasnya.
Dia tidak ingin usai menghabiskan anggaran provinsi memperbaiki kondisi lapangan, justru tak dapat dimanfaatkan masyarakat Kota Pematangsiantar. Pun begitu, secara kasat mata, Rony melihat terjadi perubahan terhadap lapangan usai dilakukan revitalisasi. “Memang harus kita akui ada perubahan dari kondisi sebelumnya,” ujar anggota Fraksi NasDem ini.
Rony mengungkapkan, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan audit terhadap spesifikasi dan anggaran yang telah dikeluarkan. Sementara di sisi lain, pihaknya belum melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kita lihat lah nanti hasil audit BPK, kan ada lembaga negara yang berwenang untuk itu,” sambungnya. (gideon/hm24)
