Simalungun, MISTAR.ID
Akademisi dari Universitas Simalungun (USI) mengungkapkan, dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang, masyarakat tidak melihat prestasi ditorehkan para Calon Legislatif (Caleg), melainkan apa yang bisa diterima dari si calon.
“Karena kita lihat sekarang ini, masyarakat tidak menunggu perubahan, mereka tak mau tau, sehingga ada rasa apatis,” ujar Dosen Fakultas Ekonomi (FE) USI, Dian Purba, pada Jumat (6/10/23).
Dilanjutkan, masyarakat sudah lama dinina bobokkan untuk hal-hal transaksional serta sebab yang dapat memanjakan mereka.
“Karena pemerintah juga telah melakukan hal-hal demikian, jadi pemikiran sama semua. Sangat tabu rasanya, mungkin 1 banding 10000 barangkali, kalau ada calon yang bisa berhasil tanpa money politic (politik uang),” ujarnya.
Selain itu, Dosen yang disapa Pakdo ini menyebutkan, masyarakat sekarang memilih tergantung berapa besaran yang diterima dari Caleg. Namun demikian, dia tidak menampik bahwa masih ada beberapa warga yang cerdas, dan tidak terpengaruh ataupun terdoktrin hal money politic.
“Masyarakat juga sudah terukur saat ini. Karena mereka sudah tau, ketika nanti terpilih, mereka tidak akan diperhatikan dan di sejahterakan,” terangnya.
Dosen yang mengajar ekonomi politik ini juga mengatakan, politik uang sudah menjadi rahasia umum. “Sudah tau semua orang itu, lihat saja terkhusus di lokasi kita saat ini,” imbuhnya.
Baca juga: Simalungun Masuk Daerah Tertinggi Rawan Politik Uang, Beragam Komentar Pengamat
Meskipun demikian, Wakil Dekan (Wadek) III FE USI ini berharap, siapapun yang nantinya akan terpilih sebagai pemenang kontestasi Pemilu dan Pileg dapat mensejahterakan masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) melalui akun media sosial (medsos) Facebook dan Instagram, memposting 20 Kabupaten/Kota tertinggi rawan politik uang, pada Minggu (10/9/23).
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Simalungun, Adillah Faruari Purba mengatakan, pihaknya bakal memaksimalkan kinerja selama berlangsungnya Pemilu mendatang.
“Kita akan memaksimalkan kinerja-kinerja di Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Makanya Panwascam dulu itu tidak mendapatkan anggaran untuk sewa tempat dan segala macamnya, karena minim anggaran. Hanya sebesar Rp 15 miliar,” ungkap Adillah.
Baca juga:Bawaslu RI: Simalungun Urutan ke-20 Daerah Paling Rawan Politik Uang Pemilu 2024
Sementara itu, Pengamat Politik, Faisal Riza terkait masuknya Simalungun dalam daftar 20 Kabupaten/ kota tertinggi rawan politik uang mengatakan, politik uang sebagai jalan yang paling banyak diminati kedua pihak. Yakni pemilih dan peserta Pemilu.
“Saya kira, Kabupaten Simalungun itu potret dari banyak sudut daerah di Sumatera Utara. Politik uang sebagai jalan yang paling banyak diminati oleh dua pihak. Peserta pemilu dan pemilihnya,” ujar Faisal saat diminta tanggapannya, pada Kamis (31/8/23).
Lanjutnya lagi, money politic uang itu bagian dari kompensasi absennya kaderisasi partai politik (parpol). Absennya aktivis partai dalam kerja kemasyarakatan sehari-hari. Politik uang dikatakannya, bagian dari respon kebosanan rakyat dengan politik janji bersifat jangka panjang. (indra/hm16)
