Medan, MISTAR.ID
Situasi politik di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) semakin memanas menjelang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.
Terdapat potensi penyalahgunaan keuangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi.
Komisaris Utama Non Independen Bank Sumut, Afifi Lubis menyatakan, tantangan yang dihadapi di tengah pusaran politik yang kian intens. Afifi mengungkapkan, meskipun situasi politik mungkin rawan, hubungan perbankan belum tentu begitu.
Baca juga:Kapolda Sumut Ajak Mahasiswa Bersih dari TPPU di Pusaran Pemilu 2024
Dengan tegas, ia menekankan, sebelum terjadinya transaksi apapun, tindakan pencegahan harus menjadi prioritas utama.
“Rawan politik uang bisa-bisa saja, tapi dalam hubungan perbankkan itu belum tentu juga, sebelum adanya transaksi itu terjadi,” ujar Afifi saat keluar auditorium gedung H Anif Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), setelah menjadi narasumber pada dialog publik DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut, pada Selasa (31/10/23).
Bank Sumut sejalan dengan komitmen untuk menjaga integritas dan transparansi, berencana melakukan koordinasi melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ini merupakan langkah penting dalam mengawasi dan mencegah segala potensi TPPU yang dapat merusak proses demokratis.
Baca juag:Cegah Kekacauan Masyarakat di Pemilu 2024, Polri Bakal Bentuk Satgas Anti Politik Uang
Namun, dalam pertanyaan terkait dengan tindakan konkret Bank Sumut dalam mencegah TPPU berkaitan dengan aktivitas politik, Afifi tidak dapat memberikan komentarnya.
Pasalnya, belum ada pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk Pemilu 2024 bagi calon legislatif (caleg) yang menggunakan layanan bank mereka bagi keperluan kampanye.
Sebaliknya Afifi menegaskan, jika ditemukan tindak pidana, bank akan melaksanakan investigasi secara tuntas.
“Apabila terjadi itu merupakan sebuah kejahatan, kita akan lakukan investigasi,” katanya.
Baca juga:KPPU Kanwil I Medan Siap Awasi Tender Pengadaan Logistik Pemilu 2024
Mantan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut ini mengharapkan, agar isu tentang kerawanan politik uang tidak menjadi kenyataan di Pemilu mendatang.
Menurutnya, semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses Pemilu, demi mewujudkan demokrasi yang kuat dan berkeadilan.
“Semoga apa yang disinyalir tentang rawan politik uang tidak terjadi,” akhirinya sembari berjalan melalui tangga saat dijumpai para wartawan.
Dalam pusaran Pemilu yang semakin mendebarkan, pencegahan pencucian uang adalah langkah kunci untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat dan jujur, khususnya di Sumut. (khairul/hm16)
