Jakarta, MISTAR.ID

Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo membantah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukungnya.

Hal ini menanggapi isu yang dikerahkan ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali untuk medukungnya.

“Enggak, kok dari partai, sebenarnya ASN partai? Enggak kok, kami tidak ada ngarah-mengarahkan seperti itu. Kami mesti mengedukasi, semuanya ingin proses pemilu berjalan sehat,” sebut Ganjar saat ditemui di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/23).

Baca juga : Mobil Pikap Berpelat Merah Angkut Baliho Capres, Begini Kata Ganjar

Jika benar ASN ada dikerahkan hingga pungutan liar (pungli) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Ganjar meminta agar hal tersebut dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pasalnya, tindakan tersebut melanggar undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Laporkan ke penegak hukum. Laporkan segera. Jadi laporkan hal-hal negatif seperti ini. Kalau melanggar undang-undang pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau ada punglinya, laporkan ke aparat penegak hukum,” kata Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 itu.

Meski demikian, lanjutnya, ASN mempunyai hak pilih pada kontestasi nasional mendatang. Namun keliru jika penempatan ASN yang seharusnya netral malah dipaksa mendukung pasangan calon tertentu.