Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat keputusan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring, pada Jumat (14/6/24) lalu.
Masa kerja Satgas dimulai sejak Keputusan Presiden ini diterbitkan hingga 31 Desember 2024, dengan opsi dapat diperpanjang dengan keputusan presiden.
Satgas ini dibagi menjadi dua, yakni bidang pencegahan dan penegakan hukum.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie ditunjuk sebagai Ketua Harian Satgas Bidang Pencegahan dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Bidang Penegakan Hukum.
Berdasarkan isi beleid, satgas ini dibentuk untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien.
Baca juga:Â Pemerintah Ancam Hapus Data Penerima Bansos yang Main Judi Online
Selain itu, satgas akan meningkatkan koordinasi antar kementerian serta lembaga, termasuk kerja sama luar negeri sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap judi daring.
Satgas juga akan menyelaraskan serta menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis dan merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum terkait judi online.
Sejumlah pengamat hukum dan sosial masih pesimistis menanggapi pembentukan satgas judi online ini.
Tak sedikit yang meragukan bahwa satgas hanya akan menindak ‘bandar-bandar’ kecil alias sub-sub agen yang ada di Indonesia.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa para bandar besar judi online biasanya beroperasi di luar negeri. Kebanyakan bandar-bandar besar ini mendapat legalitas di negara tempat dia menjalankan operasinya.
Baca juga:Â Menkominfo Ajak Masyarakat Aktif Memerangi Judi Online
Sebtu saja beberapa nama besar di antaranya, seperti William Hill, Bet365, BWin, Betway dan Mansion Casino.
Nama-nama tersebut mungkin sudah tak asing lagi bagi warga Indonesia, karena seperti William Hill, Bet365, BWin dan Betway pernah dan masih menjadi sponsor resmi dari klub-klub sepakbola ternama Eropa.
Sementara Mansion Casino merupakan milik dari Putera Sampoerna, mantan bos besar PT Sampoerna. Logo rumah judi ini terpampang pada jersey klub Tottenham Hotspur hingga musim 2009/2010.
Secara resmi, memang tak satupun dari konglomerasi judi itu yang membuka cabang di Indonesia. Dan jika seseorang dari Indonesia coba mendaftar langsung ke situs-situs mereka, ia akan otomatis ditolak.
Namun, sejumlah broker atau agen diyakini menjadi penyambung hambatan itu dengan beroperasi di luar dari negara asal rumah-rumah judi tersebut.
Mereka membuat situs-situs sendiri dan menduplikasi seluruh permainan yang ada di rumah-rumah judi besar.
Baca juga:Â Transaksi Judi Online di Indonesia Rp600 Triliun pada 2024
Meski belum diketahui secara pasti apakah ada kerja sama resmi antar kedua belah pihak, tapi tak sedikit situs judi online bisa diakses dari Indonesia menawarkan permainan yang serupa pada rumah-rumah judi besar tersebut.
Pemerintah mengklaim telah memblokir hampir 600 ribu situs judi online.
Namun saat ini, akses ke situs judi online dari Indonesia boleh dibilang sangat mudah.
Karena, situs-situs ini banyak terdaftar dengan berbagai nama yang sama sekali tidak berbau judi.
Seperti kata pepatah, ‘Maling selalu lebih di depan dari pada polisi’. Para pengelola situs judi ini juga demikian. Mereka selalu siap dengan berbagai alternatif.
Setiap satu situs judi diduga memiliki ratusan domain cadangan. Sehingga, pemblokiran satu situs bayangan (site-map) tidak akan berpengaruh pada pengelola atau pemain mereka.
Pengelola juga sudah siap dengan berbagai DNS (Domain Name System) cadangan, sehingga akan sangat sulit melakukan pemblokiran.
Dengan pencarian Google, para pemain judi online akan mudah menemukan situs-situs yang mereka inginkan.
Baca juga:Â Hotma: Setiap Elemen Masyarakat Harus Ikut Andil Menyelesaikan Permasalahan Judi Online
Menurut pengakuan sejumlah pemain, mereka bahkan mendapat informasi cepat untuk mengakses laman baru, jika domain lama telah diblokir.
Tak sampai di situ, para pengelola situs judi ini juga selalu lebih inisiatif. Mereka bahkan lebih dulu mengganti domain sebelum yang lama terblokir melalui auto shift domain.
Artinya, ketika pemain mengakses situs lama, secara otomatis akan diredirect atau diarahkan ke domain yang baru.
Pemerintah juga mengklaim telah memblokir lebih dari 5000 rekening bank lokal yang diduga terkait dengan judi online.
Tetapi, apakah itu juga akan efektif dalam pemberantasan, masih perlu dipertanyakan.
Para pemilik rekening diduga tidak mengetahui bahwa itu akan dipergunakan sebagai penampung deposit atau pembayaran judi online.
Mereka membuka rekening dengan KTP asli. Namun, setelah rekening jadi, nomor berikut PIN kemudian akan diserahkan kepada orang yang menyuruh membukanya.
Baca juga:Â PPATK Sebut Saat Ini Transaksi Judi Online Rp600 Triliun
Selanjutnya, pemilik asli rekening tidak akan tahu menahu soal transaksi yang terjadi atas namanya. Lalu, apakah pemilik rekening serta merta akan menjadi tersangka?
Kalau demikian halnya, penindakan hukum tidak akan mencapai tujuan sebenarnya. Karena para pengelola diduga akan tetap membuka rekening baru dengan nama-nama yang lain.
Selain itu, saat ini para pengelola situs judi online diduga telah mengakses semua cara transaksi. Karena, saat ini mereka juga menerima deposit tak hanya melalui rekening bank.
Para pengelola judi online ini juga menerima deposit melalui e-money yang telah mendapat izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan, mereka juga menerima deposit melalui transfer pulsa melalui sejumlah provider telpon seluler.
Satu hal lagi yang sulit untuk dideteksi adalah, jika orang bermain judi online dengan kripto. Saat ini mungkin ada jutaan situs judi online berbasis kripto.
Mereka menawarkan permainan yang sama dengan situs-situs judi online berbasis uang tunai.
Baca juga:Â Warning! Jokowi Beri Pernyataan Satgas Judi Online Segera Dibentuk
Pemain akan membeli sejumlah kripto melalui bursa, lalu mentransfernya ke situs judi online. Transaksi dari bursa kripto ke situs judi online yang bersifat anonim akan membuatnya sangat sulit dideteksi.
Belum lagi seperti pernyataan Bareskrim Polri, bahwa pemblokiran situs judi online menjadi lebih sulit karena masih bisa diakses lewat virtual private network (VPN).
Saat ini, harga berlangganan VPN yang terbilang murah, membuat aksesnya semakin meluas. Banyak orang menggunakan jasa VPN untuk mendapat akses internet lebih cepat serta tak terdeteksi.
VPN akan menyembunyikan alamat IP pengguna serta identitas online mereka dari penyedia layanan internet. Hal ini membuat pihak lain tidak bisa memantau aktivitas mereka.
Lalu, akankah Satgas Pemberantasan Judi Daring ini benar-benar efektif? (hm17)
Ditulis oleh Anwar Suheri Pane
