Taput, MISTAR.ID

Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Utara (Taput), Deni Lumbantoruan, didampingi Penjabat Sekda dan para Asisten, menggelar rapat koordinasi (rakor) perdana bersama kepala OPD dan camat se-Kabupaten Taput, Senin (24/2/2025).

Rakor ini membahas berbagai isu penting yang menjadi perhatian dalam menjalankan pemerintahan, serta upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam arahannya, Deni menyampaikan bahwa rapat koordinasi perdana ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai isu yang berkembang di masyarakat dengan visi misi bupati dan wakil bupati, serta koordinasi dengan instansi dan dinas terkait.

Ada beberapa hal penting dari Bupati Taput Jonius Hutabarat yang disampaikan Deni, salah satunya tegakkan profesionalisme ASN. Dalam poin ini, Deni mengajak seluruh ASN bekerja dengan sungguh-sungguh, meski bupati sedang berada di Magelang mengikuti retret para kepala daerah.

"Pemerintahan harus tetap berjalan. Bila besok kiamat, kita harus tetap menanam pohon, meskipun ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus tetap bekerja saat ini," ujarnya.

Selanjutnya mengenai evaluasi anggaran dan perjalanan dinas. Deni mengingatkan pencairan anggaran dan perjalanan dinas tidak boleh dilakukan sebelum adanya evaluasi. Dia mengatakan tidak ada yang boleh mengatasnamakan dirinya atau bupati untuk memperjualbelikan posisi jabatan.

"Hal ini untuk mematahkan isu yang sudah berkembang di masyarakat, serta mengingatkan agar tidak ada yang terpengaruh oleh iming-iming tersebut, yang dapat merugikan diri sendiri," ucapnya.

Kemudian semangat kerja untuk OPD. Bupati dan wakil bupati memberikan semangat kepada para OPD untuk tetap bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Deni juga menambahkan pentingnya kerja berbasis data dalam pemerintahan. Ia berharap, dalam rapat koordinasi berikutnya, masing-masing OPD dapat memberikan paparan laporan berbasis data.

"Karena saya orang IT, mimpi saya di Tapanuli Utara adalah semua harus berbasis IT. Saya optimis akan hal itu. Misalnya di Dinas Sosial, siapa yang berhak menerima bantuan sosial? Kenapa tidak dibuat transparan dan bisa diakses publik? Karena itu hakikat dari IT, semua bisa diakses, sehingga keadilan bisa dijalankan," katanya.

Terakhir, Deni meminta seluruh perangkat daerah untuk memetakan masalah dan isu yang ada di OPD, agar dapat dilaporkan kepada pimpinan dan dicari langkah penyelesaian bersama.

"Bapak bupati dan saya berpesan agar para OPD bekerja sungguh-sungguh dan selalu memberikan laporan kepada Bupati. Seperti saya saat ini, yang sedang memberikan laporan kepada bapak bupati setelah rapat koordinasi. Bupati adalah pimpinan kita, jadi kita harus memiliki kesadaran dan memegang teguh prinsip ini. Jika ada kesulitan, laporkan, agar kita bisa cari solusi bersama," tuturnya. (fernando/hm24)