Sibolga, MISTAR.ID

Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, didampingi Wakil Wali Kota Pantas Maruba Lumban Tobing, menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Audiensi yang digelar di ruang Kerja Wakil Wali Kota Sibolga, Kamis (6/3/2025), itu turut dihadiri, Sekda Juneidi Tanjung, Plt Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, dan perwakilan dari Dinas Sosial.

Akhmad Syukri menyampaikan sangat mendukungan penuh terhadap kegiatan Data Terpadu Satu Data Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diinisiasi oleh BPS.

Ia juga menekankan, pentingnya memperbaiki mekanisme penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan data yang telah terintegrasi dalam sistem DTSEN.

“Kami sangat mendukung upaya BPS dalam menyusun basis data tunggal ini. Dengan data yang akurat dan terpadu, kami yakin penyaluran bantuan sosial akan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Syukri.

Wakil Wali Kota Pantas Maruba Lumban Tobing menambahkan, bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, dan Dinas Sosial merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan sinergi yang baik, kami optimis dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam penyaluran bansos,” katanya.

Ia menyebut, pertemuan itu akan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan bahwa program-program sosial, khususnya bantuan sosial, dapat diimplementasikan dengan lebih baik dan tepat sasaran di Kota Sibolga.

Sebelumnya, Kepala BPS Kota Sibolga, Iriansyah Harahap menjelaskan audiensi ini bertujuan untuk membahas pembentukan basis data tunggal individu atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Kota Sibolga.

"Data tersebut telah dipadukan dengan data kependudukan dan dikembangkan melalui kerjasama dengan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Dinas Sosial," jelasnya.

Ia berharap, basis data ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas penyaluran Bansos kepada masyarakat yang membutuhkan. (feliks/hm27)