Tapsel, MISTAR.ID
Untuk mewujudkan good governance, pelayanan publik menjadi bagian yang sangat penting. Sebab pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance. Hal itu disampaikan Bupati Tapanuli Selatan Dolly Pasaribu, saat menerima kunjungan kerja (kunker) pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (RI), Rabu (26/6/24).
Kunker Ombudsman RI ke Tapsel terkait koordinasi kelembagaan dalam penguatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dolly mengatakan, Tapsel baru dua tahun lolos kepatuhan zona hijau dan ini sudah ketiga kalinya Pemkab Tapsel ikut serta.
Disebutkan, pemerintah daerah sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik, yang harus memberikan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Tentu ke depan saya berharap bisa memberikan kemudahan pelayanan yang baik bagi seluruh masyarakat Tapanuli Selatan,” harapnya.
Dia juga menekankan agar seluruh OPD untuk sama-sama berbenah dan belajar dari pengalaman, serta meminta petunjuk dari Ombudsman bagaimana memberikan pelayanan yang baik.
“Apalagi Tapsel sudah dua kali mendapatkan zona kepatuhan hijau, maka perlu ditingkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan terus menciptakan terobosan-terobosan yang memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat,” paparnya.
Baca Juga : Pemkab Tapsel Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Lebaran
Menurutnya, walaupun nilai Tapsel meningkat, tentu jangan berpuas dulu. Sebab, ada kabupaten lain yang lebih tinggi nilainya. “Tentu kekurangan kita dalam penilaian sebelumnya menjadi pedoman untuk peningkatan nilai survei tahun ini,” ungkapnya.
Sementara itu, pimpinan Ombudsman RI Jamsly Hutabarat menyampaikan hal yang perlu dipersiapkan Pemkab Tapsel, sebelum penilaian dari Ombudsman turun ke lapangan. Diantaranya pelayanan publik menjadi hal yang terpenting dari penilaian nanti, terkait kepuasaan dari masyarakat yang dilayani, begitu juga yang melayani tentu harus memiliki standar.
“Kita berharap hasil dari survei ini, bisa menjadi sasaran pembuktian komitmen dan konsistensi penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas, profesional dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” ucapnya.
