Tebing Tinggi, MISTAR.ID

Kota Tebing Tinggi memiliki luas wilayah yang tidak begitu luas, namun Harmoni sudah ada sejak lama. Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing Tinggi, Syarmadani saat menghadiri dan membuka Sosialisasi Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia, yang dilaksanakan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI di Aula Hotel Amanda Tebing Tinggi, Kamis (26/10/23).

“Berdasarkan cerita-cerita yang ada, Kota Tebing Tinggi ini dengan keberagaman agama, suku penduduknya, kami juga mempunyai tugu revolusi mental. Kami sudah 2 kali berturut-turut menerima duplikat bendera pusaka dengan sertifikat dari istana (pemerintah pusat),” ujar Syarmadani.

Seiring dengan pergerakan dinamika, internet dan sosial media, adanya sebuah kearifan lokal yang masih tetap terjaga di Kota Tebing Tinggi, dengan filosofi melayu-nya.

“Mudah-mudahan dengan wawasan yang ada, keilmuannya mampu menterjemahkan, bahwa keunggulan daerah tidak lagi menjadi kompetensi yang negatif. Dengan Harmoni yang diperbarui, semakin memperkuat dan berdampak nyata pada masyarakat, khususnya di Kota Tebing Tinggi,” ucapnya.

Baca Juga : Pj Wali Kota Tebing Tinggi: Ormas Mainkan Peran Penting Dalam Sejarah Bangsa

Sementara itu, Plt Direktur Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya Ditjen Politik dan PUK, Kemendagri RI Aang Witarsa, manyampaikan bahwa berbicara Indeks Pengukuran Harmoni Indonesia menyangkut 4 aspek, tidak bersifat final, namun bagaimana bisa kita mengukur apa yang menjadi isu strategis terkait dengan tugas fungsinya.

“Pertama aspek ekonomi, kedua aspek sosial, ketiga aspek budaya dan aspek keempat keberagaman atau moderasi beragama. Bagaimana kita bisa membedakan urusan-urusan pemerintahan umum, yang di dalamnya menguatkan aspek-aspek tersebut,” kata Aang Witarsa.

Di kesempatan itu, Aang Witarsa juga berharap adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen, baik jajaran pemerintah daerah, utama Kesbangpol, maupun masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, sehingga ada keseimbangan bagaimana mengukur Indeks Harmoni Indonesia.

“Bukan hanya perspektif/persepsi pemerintah daerah, namun bagaimana masyarakat bisa menilai, mengukur dan benar merasakan. Sehingga hasil kajian, bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, menjadi output melibatkan stakeholder yang bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya. (nazli/hm24)