“Kalaupun itu ditolak mereka ya itu hak mereka. Apa hasilnya ya saudara tanyakanlah kepada mereka apa dasarnya,” tegasnya.
Dikatakan Jamal, pihaknya akan koordinasi ke Penjabat Gubernur Sumatera Utara hingga ke Mendagri jika tidak ada kesepakatan terkait LKPD.
“Kalau tidak ada penandatanganan bersama pastinya itu terganggu di P-APBD,” ujarnya.
Baca juga :Â Rumdis Wali Kota Sibolga Tak Pernah Dihuni, Proyek Rehab Tetap Dilakukan
Saat pandangan umum sidang Paripurna, Rabu (31/7/24) kemarin, salah seorang anggota DPRD Sibolga mempertanyakan soal dana Rp7 miliar. Saat sidang itu, Wali Kota Sibolga menyampaikan soal penggunaan anggaran tersebut di depan para anggota DPRD yang hadir.
“Itu sudah kita bayarkan kepada proyek pembangunan Pasar Ikan Modern, dan telah ada kesepakatan berita acaranya bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Sudah clear, tak ada lagi di APBD itu, sudah kita selesaikan semua pembayaran sisa kepada pengembang atau kontraktornya, jadi sudah kita jawab semalam semua,” sebut Jamal. (syaiful/hm18)
