Padangsidimpuan, MISTAR.ID
Kota Sibolga tahun ini tercatat sebagai kandidat penerima Paritrana Award bersaing dengan 9 kabupaten kota hasil seleksi yang tersaring dari seluruh Indonesia. Paritrana Award adalah sebuah ajang kompetisi bergengsi dalam hal perlindungan jaminan sosial semesta (universal coverage). Ajang ini memperebutkan Piala Presiden bagi daerah terbaik penyelenggara jaminan sosial antar Pemkab/Pemko, Pemprov, perusahaan skala Kecil, sedang dan besar. Lantaran dianggap berhasil, sejumlah Pemkab dan dewan telah melakukan studi banding ke daerah ini.
Bertempat di ruang Paripurna gedung DPRD Kota Sibolga, Kamis (31/3/22), Wakil Walikota Sibolga Pantas Maruba Lumban Tobing membuka rapat koordinasi Implementasi Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ. Kegiatan itu dihadiri sejumlah pimpinan dewan, komisi, dan OPD utusan dari Kabupaten/Kota se-Kepulauan Nias dan Tapanuli Bagian Selatan.
Wakil Walikota Sibolga Pantas Maruba Lumban Tobing dalam sambutannya mengungkapkan Pemko Sibolga terus berupaya keras guna melindungi seluruh masyarakat khususnya pekerja agar dapat terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain untuk memenuhi amanat Undang undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga untuk optimalisasi Inpres No 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsostek.
Baca juga:Â 3.078 Non PNS Padangsidimpuan Resmi Ikut Jamsostek Per Maret 2022
“Mohon doa, dari 9 kabupaten / kota kandidat yang terseleksi dari seluruh Indonesia, Kota Sibolga masuk nominasi Paritrana Award dari Presiden,” ujar Wakil Walikota sebagaiman keterangan Jamsostek Sidimpuan hari ini, Rabu (6/4/22). Masuknya Pemko Sibolga dalam ajang bergengsi ini lantaran berbagai upaya yang dilakukan secara masif dan terukur.
Penerbitan Perda Jamsostek, politik anggaran yang telah menampung iuran bagi seluruh non PNS, menampung iuran bagi nelayan, menampung iuran bagi 5.000 tenaga rentan, bahkan revisi Perda santunan kematian dan juga kebijakan pendukung lainnya, membawa Sibolga masuk sebagai kandidat pemenang Awards.
“Kami juga sedang merencanakan penambahan program Jaminan Hari Tua bagi Non PNS, menambah kuota anggaran tenaga rentan, perlindungan bagi anggota Korpri dan implementasi Perda bagi kalangan usaha sehingga seluruh tenaga kerja dapat terlindungi dalam program Jamsostek,” ujar Pantas.
Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumori yang tampil sebagai narasumber memaparkan proses legislasi pembentukan Perda dan politik anggaran. Ia mengajak agar daerah sekitar di 12 kabupaten kota Wilayah Cabang Sidimpuan, dapat mengadopsi terobosan yang sudah dilakukan Pemko Sibolga. “Kiranya dapat mengikuti langkah Kota
Sibolga, terkait Perda dan penganggaran iuran Jamsostek,” terang Jamil yang sudah didaulat sebagai ambassador Jamsostek.
Baca juga:Â Pemkab Tapteng Bayar Iuran Jamsostek Bagi 10.000 Pekerja
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut dalam sambutannya diwakili Asisten Deputi Kepesertaan Awalul Rizal mengapresiasi kegiatan rakor tersebut. “Kiranya 10 daerah lagi di bawah Cabang Sidimpuan dan juga cabang di Provinsi Aceh dan Sumut dapat menampung anggaran tenaga rentan pada APBD-P 2022,” katanya.
Kepala Kantor Cabang Jamsostek Padangsidimpuan, Sanco Simanullang dalam pemaparannya menjelaskan manfaat program dan perhitungan iuran. “Kami hadir membantu Pemda menambah kesejahteraan daerah lewat program Jamsostek, kita siap
melayani sebaik-baiknya,” jelas mantan Kepala Jamsostek Sibolga dan Karo. Disebutkan, dengan alokasi Iuran sebesar Rp1 miliar saja telah mampu melindungi setidaknya 5.000 pekerja rentan. Pendanaan iuran Jamsostek selain alokasi dari APBD juga
dapat melibatkan perusahaan lewat Corporate Social Responsibilities (CSR).
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nias Yosafati Waruwu,SH berkomitmen mendorong Perda Jamsostek segera terwujud di Kabupaten Nias. “Program ini sangat
sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan ekonomi masyarakat. Tidak akan ada terwujud keadilan sosial tanpa adanya Jaminan Sosial. Kita akan kawal program ini di
Dewan dan Pemkab,” katanya.
Kegiatan yang turut dihadiri Kepala Jamsostek Madina Bahri Harahap, Kepala Jamsostek Sibolga Boy Tobing dan Kepala Jamsostek Nias Rolan Tobing, dilanjutkan dengan sharing session dan diskusi perihal apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sibolga dalam menerbitkan Perda dan politik anggaran. (asrul/hm09)
