Medan, MISTAR.ID
Rencana Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi “mengisolasi” Nias dengan menghentikan transportasi ke pulau itu, ditolak anggota DPRD Sumut.
“Saya tidak setuju kebijakan Gubernur, Edy Rahmayadi tersebut. Kebijakan gubernur itu membuat kisruh masyarakat kepulauan Nias. Artinya, ketika diberhentikan penerbangan dan transportasi kapal laut itu, pasti ada dampaknya kepada masyarakat Nias,” kata Thomas Dachi, Rabu (16/9/20).
Menurutnya kebijakan itu akan membuat ekonomi masyarakat jepulauan Nias lumpuh. Ia meminta agar dikaji ulang.
“Kalau akses transportasi itu ditutup dari dan ke Nias, bisa mati ekonomi masyarakat di sana. Saya tidak setuju itu,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Baca Juga:Penumpang Masuk atau Keluar Nias Wajib Swab dan Isolasi
Ia justru minta pemerintah semakin memperketat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di kepulauan Nias.
Kata Thomas, Nias belum bisa hidup secara mandiri, karena masih tergantung dengan daerah sekitarnya terkait kebutuhan pokok hidup mereka.
“Jadi kalau ditutup transportasinya, bisa ribut itu masyarakat. Saya pastikan itu, makanya saya minta gubernur meninjau ulang rencana itu,” tegas anggota Komisi B ini.
Thomas menegaskan, status Nias tidak lebih merah dari Medan. Jadi langkah penanganan untuk Nias harusnya memperketat protokol kesehatan. Bukan isolasi semacam itu.
Hal senada dikatakan anggota Fraksi PDIP, Budieli Laia. Dia menilai, kebijakan gubernur itu tidak tepat untuk masyarakat kepulauan Nias. Ia bahkan desak gubernur untuk mengutamakan melengkapi alat-alat penanganan Covid-19 di Kepulauan Nias.
“Harus diutamakan dulu alat-alat penanganan Covid-19, bukan diisolasi. Itu kebijakan yang kurang tepat,” katanya. (edrin/hm01)
 Edy Rahmayadi "mengisolasi" Nias dengan menghentikan transportasi ke pulau itu, ditolak anggota DPRD Sumut.){kind=link}