Terkait dengan time schedule, diakuinya, sudah lama tidak diberlakukan. Sebenarnya, lanjutnya, dalam IKP (Instruksi Kepada Peserta) sudah jelas disebutkan penawaran yang memenuhi persyaratan teknis antara lain, daftar peralatan utama, daftar personil inti, RK3.
“Jadi apa yang telah ditetapkan oleh pokja dalam LDP sudah jelas tidak sesuai dengan dokumen lelang,” tegasnya.
Tenno pun menduga proses pelelangan yang dilakukan pokja bukan bertujuan untuk melakukan seleksi terhadap badan usaha yang dapat memberi keuntungan kepada negara, tetapi proses pelelangan tersebut hanya sebuah formalitas.
Baca juga :Â Proyek PUTR Dairi Dinilai Banyak Bermasalah, Pejabat Sulit Dimintai Tanggapan
“Disamping itu, kami menduga bahwa calon pemenang sudah mereka arahkan dari awal pelelangan. Dugaan persekongkolan yang dilakukan pokja dengan beberapa peserta dengan cara mengatur nilai penawaran mendekati nilai HPS dengan tujuan peserta yang ditetapkan sebagai pemenang dapat memberikan fee yang lebih besar kepada oknum tertentu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Hub Pakpak Bharat, Maringan Bancin saat dikonfirmasi melalui telepon belum ada jawabannya. (manru/hm18)
