Dairi, MISTAR.ID
Proses lelang paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DI) Kuta Babo senilai Rp1,5 miliar lebih yang diduga terindikasi penyelewengan diminta dibatalkan.
Hal itu diketahui saat pihak CV Rymandho melalui surat Nomor: 08/CV-R/S/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024, ditandatangani Wakil Direktur I, Tenno Purba mengadukan proses lelang di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan (PUTR Hub) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang dilaporkan kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) .
“Setelah kami download dokumen pemilihan, kami mengajukan keberatan atas persyaratan yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Alasannya, dokumen lelang tidak sesuai standar dokumen yang diterbitkan LKPP dan Kementerian PUPR. Maka kuat dugaan kami ada persekongkolan dan penyalahgunaan wewenang terkait proses lelang itu,” jelas Tenno Purba kepada mistar.id di Medan, Jumat (21/6/24).
Baca juga :Â Sungai Jalur Proyek Bangunan Jaringan Pipa Air di Parbuluan Dairi Mulai Dipenuhi Sampah
Menurutnya, ada terdapat persyaratan yang ditetapkan Pokja dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) tidak masuk akal dan terkesan dibuat untuk menjegal atau membatasi peserta lain dalam berkompetisi.
“Salah satu persyaratan itu, untuk peralatan alat ukur dan sejenisnya harus disertakan dengan bukti sertifikat kalibrasi terbaru. Standar dokumen lelang pemerintah tentang syarat peralatan, yang diminta, harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan, sewa, bon faktur atau kwitansi. Kenapa dalam pelelangan ini diminta sertifikat kalibrasi? Kalau memang harus sedetail itu, kenapa peralatan unit truk tidak pernah diminta keterangan kondisi unitnya baik atau tidak,” ujar Tenno.
Ditambahkannya, pertanyaan peserta sewaktu anwizing, panitia hanya menjawab secara simpel dengan menyebut pedomani K-A-K (Kerangka Acuan Kerja).
