Medan, MISTAR.ID
Guna mendukung peningkatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsosnaker), BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) melakukan sinergitas dengan Serikat Buruh di Aula BPJamsostek, Jalan Pattimura Medan, Rabu (10/3/21).
Dikatakan Deputi Direktur BPJamsostek Sumbagut Panji Wibisana, Serikat Buruh adalah ambasador dalam mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Maka diharapkan dengan terjalinnya sinergitas dan harmonisasi bersama Serikat Buruh dapat meningkatkan awareness bagi para pemberi kerja maupun pekerja terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
“Karena saat ini masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta, masih adanya perusahaan yang tidak melaporkan dengan benar jumlah karyawan yang didaftarkan sebagai peserta (PDS TK),” katanya.
Baca Juga:BPJamsostek Berikan Corona Kit dan Santunan ke Ahli Waris di Bulan K3 Nasional
Panji Wibisana juga menyampaikan di tahun 2021 BPJamsostek akan selalu optimis dengan tetap waspada terhadap tantangan yang mungkin akan muncul di depan, seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan.
“Tahun 2021 ini harus bisa dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera pandemi. BPJamsostek siap mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja Indonesia dapat segera terwujud,” terangnya.
Sementara itu Ketua Serikat Buruh CP Nainggolan berharap walaupun diterpa isu miring, BPJamsostek Sumbagut agar tetap menjaga performa layanan yang prima kepada seluruh peserta dan tetap mengedepankan kepentingan peserta serta memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan.
Baca Juga:Klaim JHT BPJamsostek Capai Rp1,3 Triliun Selama Pandemi
CP Nainggolan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, pekerja atau buruh Indonesia khususnya anggota KSPN untuk tetap tenang terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan tidak mudah termakan isu atau berita yang belum jelas, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
”Kepada seluruh perangkat struktur KSPN untuk lebih memantau proses pelayanan BPJS di daerah-daerah. Jika terjadi hal-hal tidak seperti biasanya mohon segera melaporkan ke DPP KSPN untuk kami tindaklanjuti,” pungkas CP Nainggolan. (anita/hm12)
