Simalungun, MISTAR.ID

Di tengah tingginya angka backlog perumahan, program tiga juta rumah yang menjadi angin segar. Namun, realisasinya hingga kini belum terlihat hingga ke daerah.

Dimana saat ini, pemerintah daerah masih menunggu tindak lanjutnya dari pusat. Seperti disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Kadis PRKP) Kabupaten Simalungun, Djamahaen Purba, pada Selasa (25/2/25).

Ia menyampaikan, program 3 juta rumah tersebut pun belum sepenuhnya berjalan di Kabupaten Simalungun.

"Untuk tahun 2025 itu kan target kementerian 3 juta rumah. Jadi kita belum tahu kelanjutannya, sampai sekarang belum ada jawaban yang konkret," ucapnya.

Djamahaen mengaku belum secara jelas mengetahui kendalanya yang dihadapi Kementerian, apakah terkena refocusing atau tidak, pihakny hanya bisa menunggu informasi lanjut.

"Hingga kini, belum ada tindak lanjut dari pemerintah pusat akan keberlanjutan program itu," ujarnya.

Diketahui, program pembangunan tiga juta rumah merupakan salah satu program prioritas dari delapan program terbaik pemerintahan Prabowo-Gibran. Sasaran utamanya pun adalah masyarakat yang tidak miliki rumah.

Sementara itu, Djamahean mengakui bahwa dengan adanya efisiensi anggaran seperti saat ini, sangat berdampak pada program-program sebelum lainya seperti bedah rumah dan hal-hal lainnya yang bersumber dari pemerintah pusat.

"Mengganggu lah, bantuan rumah tidak layak huni kan banyak skemanya dan ada dari Kementerian. Kementerian Ini melalui Balai Perumahan, tapi itu lebih ke Pokir dan tidak seperti DAK dan DAU," tuturnya.

Djamahean mengatakan, di wilayah Kabupaten Simalungun terdapat ribuan unit rumah yang masuk dalam klasifikasi rumah tidak layak huni.

"Tapi itu mau kita validasi lagi by name by address. Kita juga akan koordinasi dengan Dinas Sosial, kan bedah rumah ini bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tentu ini kurang mampu," pungkasnya. (hamzah/hm27)