Pematang Siantar, MISTAR.ID

Mendapatkan pendidikan adalah hak bagi semua warga negara, termasuk anak-anak pemulung. Tidak sedikit dari mereka terpaksa harus putus sekolah bahkan tidak sekolah sama sekali.

Salah satu alasan dari sulitnya anak-anak pemulung meraih pendidikan yakni masalah finansial keluarga dan juga lingkungan yang tidak mendukung. Namun, alasan ini tidak berlaku bagi Waram Gultom, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 124158 Jalan Pisang Kipas, Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematang Siantar.

Justru sekolah yang ia pimpin menjadi cahaya bagi anak-anak pemulung yang ada di sekitar Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah yang berada di Tanjung Pinggir, Kecamatan Martoba, Kota Pematang Siantar.

“Sebagai seorang pendidik, saya tidak bisa menutup mata saat melihat ada anak-anak pemulung yang tidak bersekolah. Karena tanpa akses pendidikan dipastikan masa depan mereka tidak akan baik,” ujar Waram Gultom saat dijumpai di ruang kerjanya yang sangat sederhana, Kamis (26/10/23).

Baca Juga : Kemendikbud Targetkan Seluruh Sekolah di Indonesia Gunakan Kurikulum Merdeka di 2024

Waram menceritakan, awalnya ia mendapat informasi bahwa di sekitar TPA ada anak-anak yang seharusnya sudah bisa masuk sekolah, namun tidak sekolah. Dia pun langsung mendatangi lokasi tersebut.

“Lokasi TPA itu memang jauh dari sekolah ini, adapun sekolah yang paling dekat harus mengeluarkan biaya Rp3.000 sekali jalan untuk transportasi. Mungkin ini lah yang membuat orang tua berat hingga tidak menyekolahkan anak-anaknya,” ungkapnya.

Setelah ia menelusuri lokasi tersebut, ternyata banyak anak-anak yang tidak sekolah, bahkan ada anak yang sudah berusia 9 tahun belum sekolah, yang seharusnya kalau menurut usia normalnya anak itu sudah duduk dikelas 3 Sekolah Dasar.

“Inilah yang membuat hati saya tersayat, hingga membawa mereka masuk ke sekolah ini, walaupun jarak sekolah dengan lokasi mereka sangat jauh. Anak-anak kami antar jemput dengan menyewa becak motor. Pada saat itu ada sekitar 20 orang. Tidak peduli usianya yang mana ada sudah berumur 9 tahun tak pernah bersekolah, karena bagi saya semua anak berhak dan wajib sekolah,” kata Waram dengan tatapan kosong melihat anak didiknya saat bermain di depan kantornya.

Baca Juga : Disdikbud Medan Luncurkan Program Anak Wajib Sekolah, Butong: Sosialisasi harus Masif

Untuk menanggung biaya transportasi anak-anak, pihak sekolah tidak banyak berbuat. Awalnya pihak sekolah patungan menutupinya, namun seiring melonjaknya bahan bakar minyak (BBM), biaya pun semakin tinggi. Selain itu, tukang ojek juga meminta biaya ditambah.

“Untuk biaya nyewa becak motor sekarang sudah Rp1.500.000 per bulan. Kami pun rapat dengan orang tua anak-anak untuk menyepakati mengutip Rp2.000 per hari. Tapi, biaya ini untuk ongkos antar dan jemput sekolah. Tapi ini tidak sepenuhnya tercapai, kami para guru tetap nombok. Kami patungan agar anak-anak tersebut tetap bersekolah, jangan sampai putus,” ucapnya sambil menyeka air matanya.