Hari Pertama Pasca Pelantikan, Roda Pemerintahan di Siantar Masih Lengang


Balai Kota Pematangsiantar. (f: jonatan/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID
Hari pertama setelah pelantikan kepala daerah se-Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, roda pemerintahan di Pematangsiantar tampaknya masih lengang. Kota berjuluk Sapangambei Manoktok Hitei itu sampai saat ini tanpa pemimpin.
Sebagaimana diketahui, hingga 28 Februari mendatang, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi akan mengikuti orientasi kepemimpinan atau retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Itu artinya, mandat akan diisi oleh wakil sebagai pelaksana harian (Plh) wali kota Pematangsiantar.
Namun, diketahui Wakil Wali Kota Herlina belum menginjakkan kaki di Kota Pematangsiantar. Hal itu juga terlihat saat wartawan melintas dari rumah dinas (rumdis) yang berada di Jalan Kasad, Kecamatan Siantar Barat.
"Kemungkinan hari ini (ibu wakil wali kota) pulang," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Pematangsiantar, Junaedi A Sitanggang, Jumat (21/2/2025).
Baca Juga: Herlina Bakal Menjabat Plh Wali Kota Pematangsiantar, saat Wesli Mengikuti Orientasi Kepala Daerah
Informasi diperoleh, sejumlah pejabat eselon II juga tampak masih berada di ibu kota negara. Lalu, beberapa dari mereka juga diketahui tengah bertolak menuju Kota Pematangsiantar.
Kabag Tapem Setdako Hendra Simamora sebelumnya mengatakan retreat bersama presiden hanya diikuti wali kota. Sementara wakilnya hanya mengikuti di hari penutupan. Selama Wesly di Magelang itu pula, pemerintahan bakal dinakhodai Herlina sebagai Plh.
Eks Kabag Perekonomian, itu menambahkan terdapat satu hari Wesly dan Herlina bersamaan tidak berada Kota Pematangsiantar, yakni 28 Februari 2025 untuk mengikuti penutupan orientasi. Nantinya, Plh wali kota bakal diisi Sekda.
Dasar untuk pengisian jabatan Plh adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100.2.4.3/4378/Sj tanggal 6 September 2024 Tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024. (jonatan/hm24)