21.9 C
New York
Wednesday, May 22, 2024

Tokoh Kepemudaan Simalungun Minta Warga Cerdas Memilih Calon Pemimpin

Simalungun, MISTAR.ID

Tokoh kepemudaan Kabupaten Simalungun meminta para politikus untuk menunjukkan etika yang baik dalam perpolitikan jelang pelaksanaan pemilihan umum Capres – Cawapres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada 14 Februari 2024.

Ketua Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Simalungun (Marapi) Jaserman Saragih, meminta seluruh pemangku kepentingan dalam Pemilu agar selalu mencerminkan etika berpolitik yang mengedukasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

“Pemilu 2024 ini, peserta juga harus mencerminkan etika berpolitik. Tidak perlu menebar berita hoax (bohong) atau black campaign yang nantinya berpotensi menyudutkan,” kata Jaserman kepada wartawan, Senin (15/1/24).

Baca Juga: Walhi Sumut Soroti Pemasangan APK Caleg di Pepohonan Tepi Jalan

Dengan begitu, Jaserman berharap, semua pihak patut menjaga suasana tetap kondusif hingga Pemilu nantinya berjalan aman dan lancar.

Ia melihat melihat suhu perpolitikan belakangan hari yang mendekati hari H dinilai semakin hangat.

“Masyarakat harus cerdas menelaah karakter para calon agar kelak terpilih yang terbaik untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Simalungun,” ungkapnya.

Jaserman juga menyinggung tentang adanya baliho atau pun AKP bergambar calon legislatif (caleg) marak terpajang pada area pemukiman, jalan umum hingga dipaku di pohon.

Baca Juga: Polres Simalungun dan Brimob Yon-B Gelar Latihan Pengamanan Pemilu 2024

“Masyarakat telah pintar. Calon tidak perlu pajang gambar berlebihan. Rasa suka dari masyarakat justru akan datang dengan sendirinya lewat penyampaian visi-misi,” sindirnya.

Jaserman kemudian agar baliho itu digunakan berdampak positif bagi masyarajat. “Bisa juga digunakan untuk mendukung program-program pemerintah,” sarannya.

Mantan Ketua Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Simalungun ini menambahkan, pemasangan baliho agar lebih cepat memikat hati masyarakat. Namun, hal itu justru dinilai boros dalam pengeluaran biaya perpolitikan. (Hamzah/hm22)

Related Articles

Latest Articles