“Hal ini merupakan bentuk pragmatisme partai politik. Apakah pragmatisme ini baik atau buruk, kita kembalikan lagi kepada rakyat sebagai pemilih. Partai politik itu seharusnya menjadi pilar demokrasi, bukan semata-mata instrumen untuk merebut kekuasaan (pursuing the power),” tambahnya.
Boy menuturkan ada dua fenomena menarik lainnya dari Pilkada 2024 ini. Pertama, penyelenggaraan Pilkada akan menjadi momentum yang mengakhiri inkonstitusionalisme tata kelola pemerintahan daerah selama dua tahun terakhir.
“Penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat sangat bertentangan dengan rezim Pemilu langsung yang kita anut. Sekalipun argumennya untuk mengisi vacuum of power,” katanya.
Baca juga :Â Perebutan Sumut 1, Shohibul: Berpotensi 3 Calon, Tapi Edy Lebih Unggul Karir Politiknya
Kedua, prediksi banyak orang bahwa pemerintahan Jokowi akan mengalami periode ‘lame duck’ (bebek lumpuh), ketika Prabowo terpilih sebagai presiden menjadi tidak relevan. Di sisa masa jabatannya, power politics Jokowi sangat kuat.
Survei Litbang media nasional misalnya menyebutkan Jokowi Effect masih berpotensi menjadi bandul yang menentukan kemenangan para kontestan di Pilkada. (maulana/hm18)
