“Kenapa harus melibatkan masyarakat?! Â Hal itu dikarenakan keterbatasan sumber daya manusianya di pengawasan ini sedikit. Artinya, tujuannya agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban secara politik,” sebut Arie.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Partisipatif menurut Arie, juga merupakan kerjasama yang baik.
“Ingat bersama rakyat awasi Pemilu. Apa yang perlu diawasi?! Yaitu penyelenggara pemilu, apabila ada yang salah, maka kita boleh melaporkannya. Termasuk timses kampanye juga perlu diawasi, termasuk APH dan ASN juga harus diawasi yang menunjukkan ketidaknetralan,” tegasnya.
Baca juga :Â KPU Kota Binjai Sosialisasikan PKPU 8 Tahun 2024
Tidak hanya itu, lanjut Arie, tahapan dan jadwal Pilkada juga merupakan hal yang perlu diawasi, termasuk daftar pemilih yang sudah meninggal atau menjadi TNI-Polri, ASN, maupun yang sudah pindah keluar negeri.
“Sebab ada pidana pemilunya jika menghilangkan hak pilih seseorang. Untuk itu, masyarakat harus mengetahui apa apa saja yang ada di masyarakat. Perlu juga diingat bahwa pengawasan partisipatif ini juga bisa dengan cara menggunakan teknologi seperti HP,” tandasnya. (endang/hm18)
