Samosir, MISTAR.ID

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati 2024 bersama stakeholder terkait, Senin (17/2/25).

“Kami ingin melihat apakah tahapan pemilu berjalan sesuai regulasi serta mengidentifikasi kendala di lapangan,” kata Ketua KPU Samosir, Vincent Sitinjak.

Ia menambahkan, forum ini juga bertujuan untuk merangkum masukan dari berbagai pihak agar proses pilkada berikutnya lebih transparan dan efisien.

Selain itu, FGD ini juga menggali pengalaman penyelenggara pilkada di lapangan. Vincent menekankan bahwa perbaikan sistem bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, melainkan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait.

“Kami menerima saran dari berbagai elemen, mulai dari akademisi hingga pemilih, agar kedepannya pilkada bisa lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Samosir, Robinson Simarmata, menilai evaluasi ini penting untuk menyempurnakan sistem pilkada di masa depan. “FGD ini menjadi sarana mengumpulkan masukan agar pilkada mendatang semakin berkualitas,” kata Robinson.

Mantan Komisioner KPU Samosir, Gomgom Situmorang, menyoroti faktor-faktor penyebab permasalahan dalam pilkada. Ia mengidentifikasi dua sumber utama yakni internal penyelenggara dan eksternal, yang mencakup peserta pilkada serta masyarakat luas.

Dari segi regulasi, Gomgom menekankan perlunya pembenahan sistem rekrutmen komisioner KPU. “Regulasi harus menjadi pedoman yang tidak hanya mengikat, tetapi juga adil dan transparan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa penerbitan aturan yang mendadak kerap menyulitkan implementasi di lapangan. “Banyak peraturan KPU yang muncul tiba-tiba, membuat komisioner harus beradaptasi dalam waktu singkat,” ujarnya.

Evaluasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret guna perbaikan kebijakan pilkada mendatang. “Kami ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada berikutnya lebih profesional, transparan, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik,” kata Vincent. (pangihutan/hm25)