Medan, MISTAR.ID
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I Medan siap awasi tender pengadaan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar secara serentak di tahun 2024 nanti.
KPPU ingin agar dalam tender itu tidak melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada pasal 22 tentang persekongkolan.
“Kalau di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sendiri, saya belum update memang ya. Tapi kita siap mengawasi proses tender yang biasanya untuk Pemilu ini berupa pengadaan tinta maupun kertas. Sebab pengadaan logistik itu prosesnya tender,” sebut Kepala Kantor KPPU Kanwil I Medan, Ridho Pamungkas, pada Selasa (31/10/23).
Baca juga:KPU Sumut: Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Dialokasikan Rp39 Miliar
Begitupun, memang dikatakan Ridho, pihaknya bisa mengawasi bila masuk laporan dari masyarakat atau dari media yang menilai ada kejanggalan dalam proses tender. Misalnya, hanya perusahaan itu itu saja yang menang dalam tender.
“Kalau pengawasan memang nilainya di atas Rp 50 miliar, karena memang signifikan dampaknya ” jelasnya.
Diketahui, sebesar Rp 1 triliun dikucurkan untuk anggaran biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 mendatang.
Baca juga:Cek Gudang Logistik, Kapolres: 12.208 Bilik Suara di Gudang Logistik KPU Simalungun
Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin menyebut, anggaran itu untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Hal itu juga telah ditandai dengan penandatanganan kesepakatan pendanaan bersama Bupati/Wali Kota se-Sumut beberapa waktu lalu. (anita/hm16)
