Jakarta, MISTAR.ID
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, membantah tudingan bahwa fraksi partainya di DPR tengah menyudutkan PDIP terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Muzani menegaskan bahwa Gerindra hanya mengingatkan bahwa kebijakan kenaikan PPN tersebut merupakan amanat dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) yang sebelumnya sudah disetujui oleh PDIP.
“Saya baca semuanya, saya ikuti semuanya. Gerindra hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah Undang-undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senin (23/12).
“Jangan sampai ada kesan seolah-olah ini hanya produk pihak lain, padahal ini adalah keputusan bersama,” tambahnya.
Meski demikian, Muzani mengaku tidak mempermasalahkan jika PDIP menyampaikan masukan terkait kebijakan tersebut saat ini. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari dinamika dalam berdemokrasi.
Baca Juga :Â Penolakan PPN 12 Persen Mencuat dari Berbagai Kalangan
“Kalau mau memberikan pandangan, ya itu hanya pandangan saja. Tidak ada niat untuk menyerang,” tegas Muzani.
Muzani juga menanggapi kemungkinan pemerintah untuk kembali menurunkan tarif PPN pada tahun 2026 atau setelahnya, mengingat RAPBN 2025 sudah disetujui.
Peluang tersebut merujuk pada Pasal 7 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, yang memungkinkan pemerintah mengusulkan perubahan tarif PPN dalam rentang 5-15 persen, baik untuk menaikkan maupun menurunkan, dengan persetujuan DPR.
Menurut Muzani, semua kemungkinan tersebut bisa terjadi. Dia memastikan bahwa Prabowo Subianto, sebagai Presiden, akan mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
“Semua kemungkinan pasti akan dipertimbangkan oleh Pemerintah. Pak Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terbaik untuk rakyat,” pungkas Muzani. (mtr/hm24)
